Selama 3 Bulan, Situs Pemkot Surabaya Diserang 957.254 Kali 

Jatim – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Surabaya, M Fikser menyebut, data informasi pemerintah kota telah mendapat serangan 957.254 kali dalam tiga bulan. 

Menurut Fikser, potensi kebocoran data ini sangat tinggi, dan bisa terjadi di lingkungan Pemkot Surabaya. “Hal itu terlihat dari banyaknya serangan kepada keamanan informasi Pemkot Surabaya,” katanya di acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi di Ruang Mojopahit lantai 3 Gedung Bappedalitbang, Pemkot Surabaya, Selasa 11 Oktober 2022. 

Di acara yang digelar Diskominfo bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan diikuti seluruh kepala perangkat daerah (PD) dan camat se-Surabaya tersebut, Fikser juga mengungkap, latar belakang digelarnya Bimtek. 

Hal itu karena menurutnya, akhir-akhir ini sedang hangat kasus kebocoran data dan informasi di Indonesia, kususnya di lingkungan pemerintahan yang biasanya digunakan untuk pelayanan publik. 

Pemkot Surabaya sendiri, kata Fikser, selama tiga bulan terakhir juga mendapat banyak serangan.

“Berdasarkan data pencegahan serangan siber, dalam 90 hari terakhir atau sekitar 3 bulan terakhir ini, terdapat 957.254 serangan yang berhasil ditangkal,” ungkap Fikser lagi.

Baca juga: ‘Dianaktirikan’ Pemkot Surabaya, Wisata Religi Sunan Ampel Rawan Copet 

Situs yang diserang itu adalah aplikasi pelayanan publik untuk membantu memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Apabila situs-situs ini terus diserang, tentu akan mengganggu pelayanan publik kepada masyarakat. 

“Jadi, kami mohon dan minta tolong kepada semua pihak, tolong situs-situs ini jangan diserang, karena ini untuk kepentingan publik, kasihan warga nanti kalau situs-situs ini down, pelayanan kepada mereka pasti akan terganggu,” harapnya.

Karena itu, Fikser berharap dengan adanya Bimtek ini, jajaran Pemkot Surabaya dapat meningkatkan dan semakin menguatkan kembali keamanan informasinya, yang merupakan salah satu aspek penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Bimtek ini juga diharap dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran (awareness) perangkat daerah mengenai pentingnya Tata Kelola Manajemen Keamanan Informasi, sehingga mampu menerapkannya secara efektif dan efisien serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Makanya, tujuan Bimtek ini supaya seluruh PD di lingkungan Pemkot Surabaya bisa memahami dan mampu menerapkan Tata Kelola Keamanan Informasi, mampu menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI), dan mampu menerapkan skema keamanan SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik),” katanya.

Dibuka Wali Kota

Sementara Wali Kota Eri Cahyadi yang membuka acara menegaskan, bahwa Bimtek ini sangat penting karena seluruh pelayanan di Pemkot Surabaya sudah berbasis elektronik atau menggunakan elektronik untuk mempercepat layanan dan demi transparansi, Bahkan untuk pengaduan pun, juga sudah menggunakan elektronik.

Baca juga: Pemkot Surabaya Jaga Ketahanan Pangan dan Ekonomi Lewat Kampung Sayur

“Nah, sistem elektronik ini butuh pengamanan, dan pengamanan ini sebenarnya tidak hanya dari infrastrukturnya, seperti server dan sebagainya. Namun, keamanan ini juga dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia (SDM)-nya, kebiasaan atau habitnya. Keamanan sistem informasi itu bisa hancur kalau kita teledor,” kata Eri.

Nah, dengan adanya Bimtek ini, Eri berharap seluruh PD Pemkot Surabaya yang memiliki pelayanan berbasis elektronik, bisa mengamankan datanya masing-masing, dan bisa menjadikan layanan elektronik ini menjadi lebih aman ke depannya. 

Menurut Eri, yang ikut Bimtek ini adalah kepala PD dan camat, setelah itu mereka nanti akan menyampaikannya kepada anak buahnya masing-masing.

“Semoga dengan adanya bimtek ini semua data di pemkot bisa lebih aman. Semoga ini bisa memberikan yang terbaik bagi kita semuanya dan bisa menyempurnakan keamanan di pemkot,” ujarnya.

Sekadar informasi, gelar Bimtek yang dibuka langsung Eri Cahyadi ini menghadirkan dua pemateri, yaitu Sub Koordinator Tata Kelola Keamanan Siber pada Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah BSSN, Aris Munandar dan Tenaga Ahli Keamanan Informasi, Vico Delta Frihannedy. 

Kedua pemateri ini memberikan pencerahan tentang bagaimana mengamankan sistem informasi di lingkungannya masing-masing, karena hal itu berkaitan dengan pelayanan publik.