Pj Gubernur Jatim Dukung Upaya BPKP Jaga Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan

Pertama adalah memprioritaskan percepatan realisasi program. Dimana selama ini yang sering ditemukan di berbagai wilayah, ketika anggaran program diberikan, lebih banyak habis untuk koordinasi, dibandingkan langsung merealisasikan program.

"Anggarannya turun, rapat dulu, koordinasi dulu, akhirnya anggarannya banyak habis di koordinasi. Hal-hal seperti ini yang kami rubah," katanya.

Oleh karenanya, ia mengimbau perlu adanya perencanaan program yang matang. Saat program telah dibuat, selanjutnya bukan menyusun anggaran melainkan kerangka lembaganya.

"Jadi fokus pada prioritas program dan perannya. Setelah itu kerangka lembaga dan terakhir baru kerangka anggaran. Sehingga anggarannya bisa disederhanakan," katanya.

"Contoh program stunting kalau semua lembaga bersama-sama bersinergi, ya anggaranya pasti akan besar. Kalau punya kerangka lembaganya, kita tahu dinas-dinas mana saja yang cocok, yang punya peran, sehingga jelas aliran anggarannya berapa dan kemana saja," tambahnya.

Kedua adalah menyelaraskan program daerah dengan pusat. Menurutnya, dengan adanya kesamaan program tersebut, pemerintah daerah akan memiliki sumber anggaran lain selain APBD.