Penambahan Komisi DPR RI Dinilai Tak Efisien dan Sedot Anggaran Besar

Selain itu, dia menilai penambahan komisi tak menjamin kerja DPR di masa mendatang akan lebih efektif. Dia mengkritisi, efektivitas bukan diukur dari penambahan komisi.

Namun, menurut dia, efektivitas itu bergantung pada para anggota dewan menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Peran fungi itu mulai dari legislasi, anggaran, dan pengawasan. Maka itu, ia menyarankan agar penambahan komisi sebaiknya dibatalkan.

"DPR sebaiknya membatalkan rencana penambahan komisi, begitu juga rencana pembentukan Badan Aspirasi. Sebab, bukankah tugas-tugas DPR tidak lepas dari mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi rakyat?" kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengatakan DPR RI telah sepakat menambah alat kelengkapan dewan (AKD) untuk menyesuaikan jumlah pos kementerian pemerintahan mendatang menjadi 13 komisi. Selain itu, ada juga badan baru yang akan dibentuk.

Dia bilang pembentukan AKD baru di DPR RI itu dimaksudkan agar kerja jadi lebih efektif. Hal itu menyusul adanya rencana penambahan pos kementerian pada pemerintahan mendatang.

Artikel ini telah tayang di VIVA.co.id dengan judul Tak Efisien dan Sedot Anggaran Besar, Penambahan Komisi DPR RI Sebaiknya Dibatalkan