Bersiap Stop Impor, Lamongan Jadi Andalan Penuhi Kebutuhan Beras Nasional 2025

Dirjen TP Kementerian Pertanian RI Yudi Sastro saat tanam padi di Lamongan.
Sumber :
  • Imron Saputra/Viva Jatim

Lamongan, VIVA Jatim –Direktur Jenderal Tanaman Pangan (Dirjen TP) Kementrian Pertanian RI, Yudi Sastro menegaskan, pada tahun 2025 ini pemerintah berkomitmen untuk tidak lagi mengimpor beras dari luar negeri.

Salah satu daerah yang diandalkan untuk mewujudkan hal ini adalah Kabupaten Lamongan, yang telah dikenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Timur.

Lamongan, kata Yudi, menempati posisi ketiga sebagai penghasil padi terbesar di provinsi Jawa Timur dan diyakini mampu memenuhi kebutuhan beras, tidak hanya untuk daerahnya sendiri, tetapi juga untuk daerah lainnya.

"Kebutuhan beras masyarakat Lamongan itu sangat surplus, artinya Lamongan sebagai penyangga pangan nasional dan bisa juga untuk menui daerah lain," kata Yudi Sastro saat kunjungan kerja di Desa Kebalanpelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Rabu 8 Januari 2025.

Yudi mengatakan, Kementerian Pertanian telah menetapkan target peningkatan luas tanam sebesar 30 pesen untuk tahun depan. Sehingga produksi beras dapat melebihi konsumsi secara nasional.

Jika melihat data luas tanam, pada Oktober mencapai 1,2 juta hektar, Desember 2 juta hektar, dan Januari ini mencapai 2 juta hektar. Dengan luas tanam di atas 1 juta hektar itu maka dipastikan akan surplus setiap bulannya.

"Kebutuhan beras nasional diperkirakan mencapai 2,8 juta ton per bulan, sehingga dengan target tanam 13 juta hektar pada tahun 2024 dan 20 juta hektar pada tahun 2025, Lamongan diharapkan dapat berkontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional," katanya.

Kementerian Pertanian optimis bahwa dengan dukungan pupuk subsidi yang cukup, pengelolaan air yang baik, dan harga gabah yang menguntungkan hal itu dapat mencapai target swasembada pangan.

Sementara itu, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, untuk memenuhi swasembada pangan tentu banyak langkah yang terus disiapkan, di antaranya menggelar Sekolah Lapang Penyuluhan Terpadu (SLPHT) yang memanfaatkan 20 persen dana desa untuk penguatan sumber daya manusia di bidang pertanian. 

Yuhronur menyebut, untuk persoalan  pupuk bersubsidi dan ketersediaan sumber air juga sudah selesai, tinggal bagaimana mana memanfaatkan lahan yang fuso untuk diambil solusinya.

"Untuk persolan pupuk air sudah selesai dan harga juga, jadi menurut pengakuan pak kades banyak lahan sawah yang awalnya disewakan orang lain tapi diambil pemiliknya lagi karena harga padi yang bagus tadi," pungkasnya.