Penerapan Dominus Litis dalam RKUHAP Dinilai Upaya Melemahkan Polri

Ia menambahkan tugas utama dari pembaharuan KUHAP itu semestinya lebih mengutamakan kepastian hukum dengan mengedapankan penanganan perkara yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

"Bukan menimbulkan multitafsir baru yang mentrigger terjadi konflik kepentingan penegakan hukum antar institusi dan tumpang tindih kewenangan-kewenangan," tuturnya.

Ini membuat ketidakjelasan penegakan hukum. Selain itu, institusi ini berwenang menghentikan perkara pidana apabila RKUHAP tersebut disahkan. Selain kewenangan penuntutan, jaksa juga memiliki kewenangan pengendalian penyidikan.

"Ini tentu berpotensi terjadinya abuse of power dalam proses penegakan hukum dalam menciptakan kepastian hukum," tegasnya.