DPRD Jatim Dorong Perhatian Pemerintah Terhadap Kemajuan Perempuan

Surabaya, VIVA Jatim – Komisi E DPRD Jawa Timur mendapati bahwa Indeks Pemberdayaan Gender di Jatim masih rendah. Di tahun 2024 banyak daerah di Jatim Indeks Pemberdayaan Perempuannya di bawah 90 persen.

“Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, seperti Sampang, Malang, dan Probolinggo, masih memiliki indeks pemberdayaan gender di bawah angka 90," kata Ketua Komisi E DPRD Jatim Sri Untari Rabu 23 April 2025

Untari mengatakan, pemerintah harus memberikan perhatian serius terhadap data ini, dengan menciptakan regulasi dan kebijakan yang pro perempuan dan anak.

"Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang harus segera dijembatani melalui kebijakan yang berpihak kepada perempuan,” ujarnya.

Menurut Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini, sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang mampu mendorong kesejahteraan perempuan secara merata.

“Kami terus mendorong lahirnya regulasi, kebijakan, dan advokasi yang berjejaring guna menciptakan perempuan yang berintegritas serta mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan,” lanjut politisi PDI Perjuangan tersebut.

Penasehat Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim itu juga menyebut bahwa meskipun Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak, ada beberapa aspek yang perlu diperkuat dan ditekankan ulang dalam implementasinya.