REI Jatim Keluhkan Program 3 Juta Rumah ke DPD RI

“Itu rawan. Kita sudah bangun, lalu dipermasalahkan KPK karena status tanahnya tidak tuntas. Padahal pembangunannya sesuai aturan,” tambahnya.

Iqbal mengakui bahwa sebenarnya pasar rumah subsidi masih ada. Namun semua itu membutuhkan kepastian kebijakan dan regulasi. Tanpa kejelasan petunjuk teknis dari program 3 juta rumah, pengembang kesulitan menentukan peran serta dan arah investasi.

“Untuk menyambut 3 juta rumah, kami jujur belum paham harus bagaimana. Tidak ada juknis, tidak tahu kita bisa kebagian apa, atau harus urun bagaimana,” tutupnya.

Para pengembang berharap DPD RI bisa menyuarakan persoalan ini ke pemerintah pusat. Mereka ingin program 3 juta rumah tidak hanya menjadi janji politik, tetapi benar-benar dilandasi perencanaan teknis, anggaran, dan regulasi yang matang agar tidak menimbulkan disorientasi di pasar dan lapangan.