Sekolah Rakyat di Mojokerto Mulai Beroperasi Juli, Tampung 50 Siswa Jenjang SMP

Sekolah Rakyat di Mojokerto
Sekolah Rakyat di Mojokerto
Sumber :
  • M Lutfi Hermansyah/Viva Jatim

Mojokerto, VIVA Jatim – Sekolah Rakyat di Mojokerto diproyeksikan akan mulai beroperasi pada Juli 2025 mendatang. Saat ini seluruh sarana dan prasarana, mulai dari gedung kelas dan asrama serta calon siswa juga tengah disiapkan. 

Dari dua lokasi yang diusulkan Pemkab Mojokerto, gedung diklat milik BKPSDM di Kecamatan Gedeg yang disetujui untuk mengawali ajaran baru tahun 2025/2026. Sedangkan, gedung rumah aman anak milik Dinsos di Jalan Brangkal, Kecamatan Sooko tidak lolos.

Sehingga, dipastikan tahun ajaran baru tahun ini di Sekolah Rakyat Mojokerto dibuka dua rombongan belajar dengan 50 siswa pada jenjang SMP. Masing-masing rombel berisi 25 siswa. 

“Kita awalnya mengajukan empat rombel dengan dua gedung. Setelah ditinjau oleh Kementrian PU, yang dinyatakan layak Gedung Diklat milik BKPSDM. Sehingga rombelnya berkurang, menjadi dua rombel saja,” kata Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Iwan Bagus Pratama, Kamis, 12 Juni 2025. 

Iwan menyampaikan, siswa Sekolah Rakyat berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Dari data DTSEN, ada 6.571 anak di Kabupaten Mojokerto yang berpotensi masuk jenjang SMP kelas VII. 

Kemudian pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dikerahkan untuk melakukan sosialisasi dan  verivikasi dan validasi kepada masing-masing anak yang masuk data tersebut. 

“Dari sosialisasi itu hanya ada 156 yang berminat. Lalu kami survei langsung tempat tinggal siswa. Yang paling layak kita dahulukan. Jadi sudah ada 50 siswa yang diusulkan. Saat ini prosesnya masih menunggu SK dari Pemkab,” terang Iwan. 

Selain itu, proses renovasi dan rehabilitasi gedung Balai Diklat BKSDM yang akan digunakan Sekola Rakyat masih terus berjalan. Iwan mengatakan, keseluruhan anggaran revitalisasi gedung ini ditanggung oleh Kementerian PU.

Ia juga juga menyampaikan, pengerjaannya ditarget tuntas pada akhir Juni seiring dengan dimulainya penerimaan peserta didik sekolah rakyat pada Juli.

“Tahun ajaran baru Sekolah Rakyat rencana bulan Juli. Hanya saja  tanggalnya kami menunggu petunjuk dari pusat. Karena Sekolah Rakyat dari Kemensos langsung,” ungkapnya. 

Gedung Sekolah Rakyat di Balai Diklat BKSDM ini hanya sementara. Meski begitu, akan dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan penunjang pembelajaran lainnya. Seperti ruang kelas, asrama, kantor, ruang guru, dapur, ruang makan dan musala.

Pemkab Mojokerto juga telah menyiapkan lahan seluas 3,5 hektare di Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarbandong untuk pembangunan Sekolah Rakyat berbasis asrama dengan kapasitas 1.000 siswa. Namun, lahan tersebut akan diperluas menjadi 6 hektare agar memenuhi syarat sebagai tempat pembangunan sekolah rakyat.

“Di Banyulegi itu luas lahan sekitar 3,5 hakter, akan tetapi standart Kementerian PU minimal 6 hektare untuk Sekolah Rakyat. Nanti kita ada pengadaan membeli lahan milik warga. Saat ini kami masih komunikasi intens dengan pemerintah desa Banyulegi untuk pembebesan lahan,” papar Iwam. 

Iwan menyebut, pembebasan lahan 2,5 haktere diploting anggaran Rp 8,5 miliar bersumber dari P-APBD Kabupaten Mojokerto 2025. Sehingga, diharapkan tahun ini mulai dibangun agar bisa digunakan pada tahun ajaran 2026/2027.

Sementara, untuk pembangunan gedungnya ditanggung pemerintah pusat. “Hanya saja ini belum ada komunikasi butuh waktu berapa lama untuk membangunnya sampai tahun ajaran 2026/2027,” paparnya. 

Sekolah Rakyat akan dibangun dengan standar yang telah disetujui Presiden Prabowo Subianto. Gedung ini akan menampung 1000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, lengkap dengan fasilitas olahraga dan penunjang pembelajaran lainnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (DPUPR) Kabupaten Mojokerto, Rinaldi Rizal Sabirin menambahkan, perbaikan gedung Balai Diklat ditarget bisa menampung dua rombel berjumlah 50 peserta didik berkonsep asrama. 

Konsep pembangunannya pun turut disesuaikan, lantaran tidak sekadar untuk tempat kegiatan belajar mengajar, melainkan turut dilengkapi barak untuk asrama putra dan putri.

“Sesuai pengawasan kami di lapangan, progres untuk pengerjaan ruang kelas, asrama, kantor, ruang guru, dapur, dan ruang makan sudah mencapai 80 persen,” Rinaldi.