Ketika Elite Parpol di Jatim Menyoal Manfaat dan Mudarat Dana Hibah

Mujahid menekankan, dirinya bukan bermaksud menentang program-program untuk kemaslahatan masyarakat. Hanya saja, kata dia, sistemnya harus diubah. Apalagi, lanjutnya, dengan adanya hibah, fungsi pengawasan dewan menjadi semakin berkurang.

"Harusnya dewan mengawasi tapi ini malah diawasi. Saya berharap hibah dievaluasi. Bukan tidak berpihak kepada masyarakat. Tapi dievaluasi sistemnya. Jangan sampai tidak terukur," kata Mujahid.

Berbeda halnya dengan pandangan Wakil Ketua DPD Golkar Jatim, RB Zainal Arifin. Ia justru berharap program dana bansos atau hibah bisa terus dilanjutkan.

Ia menyebut program hibah masih sangat dibutuhkan untuk membantu masyarakat daerah. Terkait masih adanya persoalan, menurutnya itu berkaitan dengan personal yang bertugas menyalurkan dana hibah tersebut.

"Bahkan sekarang dana hibah diarahkan pada bisa sepakbola, misalnya terkait pembinaan. Terus juga pembangunan masjid, dan sebagainya itu lewat dana hibah," ujarnya.

Wakil Ketua Bapilu DPD Demokrat Jatim, Dedy Prasetyo juga berpendapat serupa. Menurutnya, hibah merupakan program yang bagus. Menurut Dedy, timbulnya permasalahan adalah ketika penyaluran Bansos dilakukan oleh orang yang salah.

"Bahwa dana hibah itu suatu program yang bagus. Cuma pelaksanaannya yang menjadi salah ketika di tangan yang salah," kata Dedy.