Komitmen Lakpesdam NU dan DPMD Sumenep Wujudkan BUMDes Berbasis Masyarakat

Salah satu wujud dari partisipasi masyarakat ini, Eko mencontohkan, dalam pelaksanaan Musyawarah Desa (Musdes), BUMDes betul-betul dimusyawarahkan dengan masyarakat sehingga pengelolaannya lebih partisipatif.

“Karena kan di Musdes ini semua pihak terlibat. Ada Aparat Desa, BPD dan juga perwakilan masyarakat. Ini saya harapkan betul-betul diterapkan,” tambahnya.

Empat tahapan tersebut, oleh Lakpesdam PCNU Sumenep diterapkan kepada tiga BUMDes percontohan. Hasilnya, diharapkan bisa dijadikan model percontohan untuk semua BUMDes di Sumenep melalui DPMD.

“Sehingga kami berharap DPMD Kabupaten Sumenep menyikapi hasil advokasi kami dengan Surat Edaran (SE) yang ditujukan kepada seluruh desa agar Perpub tersebut bisa dimaksimalkan. Kemudian juga semua OPD terkait di lingkungan pemerintah bisa bahu-membahu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui gerbong BUMDes,” pintanya.

Sementara itu, perwakilan anggota Forum MMS, Rosina menyebut salah satu yang ditekankan dalam partisipasi masyarakat adalah kalangan menoritas. Seperti perempuan, masyarakat miskin dan kalangan disabilitas. Tiga kelompok masyarakat ini perlu menjadi perhatian bersama, termasuk dilibatkan dalam pengelolaan BUMDes.

“Kami memang mendorong tiga kelompok masyarakat ini dilibatkan. Sehingga BUMDes tidak hanya menghasilkan keuntungan saja, melainkan juga bisa bermanfaat untuk warganya,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumenep, Anwar Syahroni Yusuf mengapresiasi ide maupun gagasan Lakpesdam NU dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan BUMDes berbasis masyarakat. Pihaknya pun menyatakan siap bersama Lakpesdam untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.