Fikih, Tahu Diri, dan Marwah Kepemimpinan NU

DI tengah kasak-kusuk kontestasi kepemimpinan NU, mulai dari polemik internal antara Rais Aam dan Ketua Umum PBNU hingga Digdaya dan konsesi tambang, beredar kembali sebuah video pendek berisi pidato Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI sekaligus Ketua Umum PBNU, disampaikan saat pembukaan Muktamar ke-30 NU di Lirboyo, Kediri, Desember 1999. Video itu bukan dokumen baru, tetapi pesannya terasa menohok justru karena diputar ulang di tengah situasi yang ia kritik sejak seperempat abad lalu. 

Baca Juga

Meluruskan Mesin Ekonomi Negara: Kritik atas Dividen BUMN dan Ikhtiar Kemandirian Umat Bersama NU

Secara garis besar, dalam pidato tersebut Gus Dur mengingatkan bahwa fondasi pendirian NU adalah fikih, dan kepemimpinan di dalamnya bukan sekadar jabatan, melainkan amanah yang menuntut kedalaman ilmu serta integritas yang tak bisa ditawar. Gus Dur juga menyebut tradisi NU yang paling mendasar adalah “tahu diri”. Sebuah etika politik yang menurut Gus Dur kian luntur di hadapan syahwat kekuasaan. 

Saya tertarik untuk menelaah kembali esensi kepemimpinan NU yang diletakkan oleh KH Muhammad Hasyim Asy’ari. Ulasan yang menjadi refleksi tentang kapasitas keilmuan, tradisi “tahu diri”, dan tanggung jawab moral bagi siapa pun yang hendak menahkodai organisasi ini. 

Baca Juga

Blusukan Jelang Muktamar ke 35, Gus Salam Mengaku Sudah Galang Dukungan 22 Pengurus Wilayah NU

Penting dipahami bahwa Nahdlatul Ulama tidak lahir dari ruang hampa. Sebagaimana yang disebur Gus Dur, Hadratusysyaikh KH Muhammad Hasyim Asy’ari mendirikan organisasi ini di atas landasan hukum Islam, yaitu fikih. Fikih, dalam pengertian ini, bukan sekadar tumpukan aturan kaku atau ritual ibadah semata. Fikih adalah metodologi untuk membedah realitas sosial dan menjawab problematika umat. 

Penegasan Gus Dur tentang pendirian NU atas dasar hukum Islam menunjukkan bahwa “darah” yang mengalir di tubuh NU adalah keilmuan, bukan sekadar jejaring kekuasaan. Tanpa kedalaman fikih, organisasi berbasis Islam akan kehilangan kompas moralnya. Inilah yang menurut saya dapat menjelaskan mengapa kepemimpinan di NU semestinya menuntut sosok yang tidak hanya cakap berorganisasi dan berpolitik, tetapi juga mumpuni secara keilmuan keagamaan. 

Baca Juga

Forbes NU Kritik Arah Diplomasi Global PBNU, Nilai Jauh dari Kepentingan Nahdliyyin

Dari titik ini, Gus Dur melontarkan kritik tentang tradisi “tahu diri”. Tahu diri merupakan kesadaran untuk mengukur kapasitas diri sebelum maju dalam kandidasi kepemimpinan. Gus Dur kemudian mencontohkan tokoh-tokoh seperti KH Bisri Syansuri, KH Ali Maksum, KH Ahmad Siddiq, dan KH Ilyas Ruchiyat sebagai Rais Aam yang diakui karena kedalaman fikihnya, bukan karena ambisi merebut kursi. 

Halaman Selanjutnya

Menurut saya, sebagaimana ditegaskan sendiri oleh Gus Dur, penyebutan nama-nama tersebut bukan secara kebetulan. KH Ahmad Siddiq, misalnya, adalah perumus utama Khittah 1926 yang mengembalikan NU ke garis keagamaan-kemasyarakatan setelah sempat terseret arus politik praktis di era sebelumnya. KH Bisri Syansuri dan KH Ali Maksum dikenal sebagai rujukan fikih lintas pesantren, tempat para kiai daerah bertanya sebelum mengambil keputusan penting. Pola yang sama berulang. Legitimasi mereka lahir dari pengakuan keilmuan oleh sesama ulama, bukan dari kampanye atau lobi politik.