Arsitektur Finansial Global dan Peran Strategis Ekonomi Islam
- Dokumen pribadi Siti Imaniatul Muflihatin.
DALAM sebuah diskusi bertajuk “Arsitektur Finansial Global dan Posisi Strategis Indonesia” yang saya ikuti di Kota Malang, ada satu pernyataan yang terus terngiang: dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi yang sistemik akibat hegemoni dolar Amerika Serikat. Bagi saya, yang memimpin perguruan tinggi dengan program studi Akuntansi Syariah dan Manajemen Bisnis Syariah di Bojonegoro, Jawa Timur, pernyataan itu terasa mencekam sekaligus menohok. Sebab, persoalannya bukan sekadar teknis perbankan, melainkan menyangkut kedaulatan ekonomi bangsa.
Secara akademis, akar persoalan ini bisa dijelaskan lewat konsep trilema kebijakan moneter (monetary policy trilemma). Artinya, sebuah negara mustahil mencapai tiga hal sekaligus berupa kebebasan arus modal, stabilitas nilai tukar, dan kemandirian kebijakan moneter. Ketika The Fed mengetatkan kebijakannya, negara berkembang seperti Indonesia kerap menjadi korban efek tumpahan (spillover effect) berupa pelarian modal mendadak (sudden stop) yang mendepresiasi rupiah dan mempersempit ruang gerak kebijakan domestik. Pertanyaannya bukan lagi apakah trilema ini bisa dihindari, yang secara teori memang tidak bisa, melainkan kombinasi kebijakan seperti apa yang paling realistis bagi Indonesia. Di situlah, menurut saya, ekonomi syariah punya peran yang jauh lebih konkret daripada yang selama ini dibayangkan.
Modal yang Berayun dan Rumah Aman yang Timpang
Mari kita ambil elemen pertama trilema: kebebasan arus modal. Di atas kertas, keran modal yang terbuka mendatangkan investasi; di lapangan, ia juga mendatangkan risiko pembalikan modal begitu sentimen global berubah. Jaring pengaman yang seharusnya menahan guncangan ini adalah Jaring Pengaman Keuangan Global (Global Financial Safety Net/GFSN). IMF sebagai salah satu pilar jaring ini. Akan tetapi, rumah aman ini sendiri timpang. China, misalnya, hanya menguasai sekitar 6 persen hak suara di IMF meski kontribusinya terhadap ekonomi dunia jauh lebih besar. Secara keseluruhan, negara berkembang dan emerging markets menyumbang sekitar 60 persen PDB dunia namun hak suara gabungan mereka di IMF baru sekitar 40 persen. Upaya reformasi kuota IMF sudah bergulir bertahun-tahun, tapi setiap proposal realignment kerap terbentur hak veto pemegang saham besar.
