Presiden Boleh Kampanye, Puan: Biar Rakyat yang Menilai
- Istimewa
Makassar, VIVA Jatim – Beberapa hari yang lalu, pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa kalau Presiden boleh kampanye mencuri perhatian publik. Pada dasarnya, kata Presiden itu juga tidak dilarang dalam aturan terutama UU Pemilu. Pernyataan ini kemudian menimbulkan reaksi beragam dari organisasi kemasyarakatan dan juga politisi.
Terkait hal itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa bisa ikut berkampanye dengan alasan aturannya ada di dalam Undang-undang Pemilu, namun demikian itu akan diserahkan kepada rakyat untuk menilai.
"Biar rakyat yang menilai, sebaiknya itu, presiden itu apakah menjadi Presiden Republik Indonesia ataukah kemudian diperbolehkan untuk memihak," kata Puan seusai menghadiri acara memperingati Harla PPP ke-51 tahun di GOR Sudiang, Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu, dikutip dari Antara.
Sebab, kata Puan, hal ini berkaitan dengan pemberian dukungan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak sulung dari Jokowi.
Hal ini berkenaan dengan pernyataan Presiden Jokowi sebelumnya mengenai presiden boleh berkampanye untuk menjawab pertanyaan wartawan dan menganggap itu sesuai dengan ketentuan Undang-undang.
"Itu kan ada pertanyaan dari wartawan mengenai menteri boleh kampanye atau tidak, saya sampaikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan,” kata Joko Widodo dalam keterangan yang disampaikan melalui video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat, sebagaimana dipantau di Jakarta.
Presiden kemudian menunjukkan sebuah kertas yang menunjukkan ketentuan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
