Ramai Petisi Civitas Akademika untuk Jokowi, Bahlil: Ini kan Asumsi
- Mokhamad Dofir/ Viva Jatim
Surabaya, VIVA Jatim – Belakangan ramai di media sosial sejumlah civitas akademika kampus besar memberikan petisi kepada Presiden Joko Widodo. Petisi itu datang dari UGM, UII dan lainnya, berisi sebuah kritikan terkait sikap Jokowi yang belakangan dinilai tidak menjunjung tinggi demokrasi.
Menanggapi hal itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa kampus merupakan lembaga independen. Sehingga punya hak dalam menyampaikan pendapat dan preferensi terkait pilihan politik.
“Yang saya pahami, kampus itu adalah lembaga independen yang mempunyai tri dharma perguruan tinggi, dan kebebasan itu harus sama-sama menghargai,” kata Bahlil dikutip dari VIVA, Sabtu, 3 Februari 2024.
Namun, Bahlil mempertanyakan demokrasi apa yang tengah dilanggar oleh Presiden Jokowi hingga para civitas akademika mengeluarkan petisi tersebut. Menurut dia, saat ini masyarakat Indonesia sedang menghadapi pesta demokrasi Pemilu 2024.
“Emang demokrasi apa yang sedang kita langgar? Apakah ada pelanggaran demokrasi? Silakan aja ini kan pemilu, dan menurut saya sampai hari ini tidak ada sebuah pelanggaran aturan yang terjadi. Ini kan asumsi,” ujar Politikus Partai Golkar ini.
Selanjutnya, Bahlil melihat ciri-ciri dalam pertarungan kalau orang sudah kalut dan merasa dukungan elektoral sudah tidak signifikan, itu membuat alibi banyak masalah. Contoh, kata dia, pemakzulan dan etika.
“Contoh dulu pemakzulan. Contoh dulu etika. Contoh dulu sekarang bilang koalisi pasangan tertentu dengan yang lainnya, 01 dan 03 katakanlah begitu. Abis itu enggak mempan bikin lagi pilihan nomor berapa lagi. Udahlah, tunggu 14 Februari aja. Insya Allah barang ini,” ujarnya.
