Ketua DPRD Jatim Dorong Pemprov Bantu Sertifikasi Merek UMKM

Jatim – Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengatakan bahwa ribuan UMKM, khususnya UMKM perseorangan masih belum mengantongi sertifikasi hak merek. Karena itu dirinya mendorong Dinas Koperasi dan UKM Provinsi  Jawa Timur untuk bersama-sama ikut menyelamatkan UMKM.

Padahal dana sertifikasi, lanjut Kusnadi, sudah diberikan dispensasi oleh Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dengan biaya yang tidak terlalu mahal, yakni sekitar Rp500 ribu per UMKM. Namun biaya ini juga perlu didorong melalui dana APBD Jatim yang dikelola Dinas Koperasi dan UMKM.

Hal itu disampaikan Kusnadi pada acara Peningkatan Kualitas Pelayanan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Sidoarjo, yang diselenggarakan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, di Hotel Aston Sidoarjo, Jumat 11 Nopember 2022.

"Pemerintah provinsi harusnya hadir dengan kondisi ini. Kita mau mentargetkan berapa hak cipta, berapa merek yang akan didaftarkan," kata Kusnadi.

Potensi kebangkitan UMKM, kata Kusnadi, sangat besar. Seharusnya Dinas Koperasi dan UMKM dapat menangkap peluang itu. Pasalnya, dengan memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku UMKM melalui sertifikasi, bisa menjadi modal menghadapi krisis global tahun depan.

"Saya pikir ini tidak mahal hanya Rp500 juta untuk satu ribu pelaku UMKM. Untuk kepentingan masyarakat itu sangat murah," ujarnya.

Ketua DPD PDI-P Jatim ini mengingatkan UMKM salah satu pilar ekonomi yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Sebut saja seperti hantaman pandemi Covid-19 yang sudah menguji kekuatan UMKM. Sehingga potensi tersebut harus tergarap maksimal untuk menghadapi tantangan krisis globay yang diprediksi akan terjadi di 2023.

"Indonesia dengan kekuatan UMKM-nya itu bisa tetap eksis dan perekonomiannya tetap bisa tumbuh. Dan Jatim harus melakukan itu untuk penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM ditengah ancama krisis globat 2023," pungkasnya.