RPJPD dan RKPD Jatim Fokus pada Peningkatan SDM hingga Penurunan Angka Kemiskinan

Visi tersebut dijabarkan dengan lima sasaran yakni peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, kepemimpinan dan pengaruh Jawa Timur di kancah nasional, produktivitas dan daya saing SDM meningkat, serta penurunan emisi gas rumah kaca menuju net zero emission. 

“Untuk mencapai visi tersebut telah ditetapkan pula 8 misi dalam 4 periode pembangunan serta 17 sasaran pokok. Semua ini sudah sesuai dengan arahan dan pedoman dari Pemerintah Pusat dalam merumuskan RPJPD,” ujarnya. 

Sedangkan terkait dengan digitalisasi, Pj. Gubernur Adhy mengatakan bahwa transformasi digital sudah dilaksanakan oleh Pemprov Jatim sejak beberapa tahun lalu. Untuk ke depannya transformasi digital akan terus ditingkatkan sesuai dengan arahan dari Menpan-RB. Mulai dari adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) digital, portal layanan digital satu pintu, dan lain sebagainya. 

“Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jawa Timur terus mengalami peningkatan. Tahun 2023 lalu berada di angka 3,62 dan masuk kategori sangat sehat. Bahkan tahun lalu mendapat penghargaan pula. Tantangan yang selama ini dihadapi memang ada di talent digital, sistem, dan budaya kerja,” pungkasnya.

Dalam Musrenbang tersebut dilakukan pula pembacaan deklarasi dan penandatanganan surat pernyataan pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) oleh Kepala Bapenda Jatim, Kepala Disdik Jatim, Kepala Dishub Jatim, Kepala Dispursip Jatim, dan Direktur RSU Haji Surabaya.

Selain itu, Pj. Gubernur Adhy juga memberikan penghargaan perencanaan kabupaten/kota terbaik. Untuk kategori kabupaten, Terbaik 1 diraih oleh Banyuwangi, diikuti oleh Jember dan Blitar. Sedangkan kategori Kota diraih oleh Malang sebagai Terbaik 1 diikuti oleh Mojokerto dan Surabaya.

Serta dilakukan pula penandatanganan MoU BOSDA MADIN oleh Kepala Disdik Jatim dengan Kepala Disdik di 5 Kabupaten/kota. Kelimanya yakni Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Nganjuk, Kota Batu, dan Kabupaten Tulungagung.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas dalam sambutannya menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan harus mengarah pada Birokrasi berdampak, digitalisasi, dan birokrasi yang cepat dan lincah dengan perkembangan zaman.