Berhasil Signifikan Turunkan Kemiskinan Ekstrem, Jatim Terima Insentif Fiskal Rp 6,2 Miliar
- Pemprov Jatim
Pj Gubernur Adhy menjelaskan, strategi pertama memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran berupa PKH Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin) Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
Strategi kedua yaitu meningkatkan pendapatan berupa Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra).
“Kemudian Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE),” jelasnya.
Strategi ketiga mengurangi kantong-kantong kemiskinan dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), kemudian jambanisasi serta program elektrifikasi.
Lebih lanjut, peran pilar-pilar kesejahteraan sosial mengentaskan kemiskinan di Jatim. Pengabdian yang diberikan pilar-pilar sosial membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin. Utamanya bidang kesehatan dan pendidikan, sehingga mereka mendapat kesetaraan untuk pemberdayaan ekonomi.
Dedikasi yang diberikan para pilar sosial ini, kata Adhy, tidak perlu diragukan lagi. Mengingat, mereka merupakan tenaga ajaib bagi masyarakat miskin, rentan maupun yang membutuhkan.
"Ini merupakan upaya baik sinergitas dan konvergen dengan seluruh program penanganan kemiskinan antara pemerintah pusat, provinsi kabupaten dan kota serta stakeholder lainnya," tegas Adhy.
