Pandangan Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soal Polemik Sritex

Surabaya, VIVA Jatim – Bambang Haryo menyatakan, pemerintah perlu mendalami akar permasalahan, sehingga bisa menyelesaikan problem secara tuntas.

"Seperti diketahui, sandang, pangan dan papan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Tetapi saat ini masyarakat sudah memandang kebutuhan sandang bukan kebutuhan pokok lagi," kata legislator yang akrab disapa BHS ini, Minggu, 3 November 2024.

Bambang Haryo menegaskan, bahwa masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok lainnya yang lebih penting. Antara lain seperti pangan, energi mulai listrik, gas dan BBM, air, kesehatan dan pendidikan, yang saat ini biaya kebutuhan tersebut mengalami kenaikan tajam sehingga sangat membebani masyarakat.

"Kita ketahui, daya beli masyarakat untuk sandang menurun tajam bahkan hampir mendekati tidak ada," kata Bambang Haryo.

Penurunan daya beli ini, menurut Bambang Haryo, tak hanya berdampak pada produk sandang dalam negeri tapi juga pada produk sandang impor. Sebagai bukti, beberapa titik penjualan barang impor pun mengalami penurunan sangat tajam.

Misalnya gerai barang impor yang ada di banyak Mall termasuk pasar grosir misalnya Mangga Dua dan ITC Jakarta yang juga menjual barang barang impor, mengalami penurunan drastis bahkan melebihi 50 persen  dan mengakibatkan sebagian besar outletnya tutup. 

"Inilah penyebab utama dari hancurnya industri sandang kita. Padahal di tahun 2010 hingga tahun 2014, industri sandang di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2.300 termasuk PT Industri Sandang Nusantara yang juga masih eksis pada saat itu," tegasnya.

Walaupun produk tekstil maupun pakaian impor sangat melimpah di pasaran, dan bahkan outlet di Mangga Dua saat itu masih 100 persen beroperasi dan pengunjungnya melimpah, lanjutnya, ini menunjukkan daya beli masyarakat saat itu masih sangat tinggi, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah masyarakat yang konsumtif.

Bahkan, sambungnya, pasar kaget seperti contoh Pasar Senen di Jakarta dan Pasar Minggu Pagi di Jalan Pahlawan Surabaya yang menjual barang bekas dari luar negeri pun, pada saat itu pembelinya melimpah ruah, tetapi saat ini pembelinya sangat menurun tajam.

Dengan kata lain, industri sandang Indonesia yang mengalami penyusutan drastis penjualannya, bukan sepenuhnya akibat dari industri tekstil impor. Tetapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat yang menurun tajam.

"Walaupun industri tekstil dalam negeri nantinya di-support dengan insentif-insentif yang sangat besar tetapi tetap saja masyarakat tidak mempunyai daya beli yang cukup untuk membeli tekstil atau pakaian di saat ini," ungkapnya lagi.

Apalagi semua industri sandang dalam negeri, masih membutuhkan bahan baku sebesar 85 persen impor dari Cina.

Di sisi lain, ada keinginan pemerintah untuk menghapus Permendag 8 tahun 2024 terkait pembatasan import padahal industri tekstil di Indonesia sendiri masih membutuhkan bahan baku sebagian besar dari Cina. 

"Ya seharusnya pelaku industri tekstil juga bisa menurunkan kebutuhan bahan bakunya yang dari Cina," tandasnya.

Menurut BHS, sudah seharusnya pabrikan berinovasi untuk bisa mendapatkan bahan baku yang berasal dari Indonesia.

"Agar kita dapat betul betul mendapatkan produksi dalam negeri kita yang TKDN nya sebagian besar dari dalam negeri, sehingga sejalan dengan upaya pemerintah mendorong masyarakat untuk cinta produk Indonesia dengan slogan Aku Cinta Produk Indonesia," ucapnya.

"Apabila kita sudah betul betul mandiri, di produk tekstil dalam negeri kita, tak tertutup kemungkinan Permendag 8/2024 itu bisa dihapus," kata Bambang Haryo.

Lanjutnya, bila pemerintah ingin membenahi iklim industri tekstil dalam negeri, maka perlu disusun suatu sistem yang memungkinkan harga kebutuhan pokok menurun.

Seperti kebutuhan pokok pangan, energi, yang saat ini harganya masih terlalu tinggi di Indonesia. Juga harga air bersih di Indonesia masih sangat tinggi, di mana seharusnya harga air bersih bisa memdekati gratis karena Indonesia termasuk negara yang memiliki sumber daya air nomor 5 terbesar di dunia.

Kemudian pemerintah mendapat tugas besar di sektor kesehatan yang seharusnya sudah mendekati tanpa biaya, di mana yang saat ini sangat membebani masyarakat karena mahalnya biaya BPJS.

Seharusnya, kata Bambang Haryo, biaya rumah sakit bisa seperti di Malaysia dengan biaya hanya 1 ringgit atau seperti di Timor Leste di mana kesehatan gratis, juga pendidikan di beberapa negara Asia Tenggara sudah menggratiskan pendidikan sampai dengan tingkat sekolah lanjutan atas. 

"Dengan pemerintah fokus menurunkan semua biaya kebutuhan pokok masyarakat secara keseluruhan maka dapat dipastikan masyarakat akan memiliki dana lebih untuk disalurkan guna membeli sandang dan menabung, sehingga, industri tekstil bisa kembali bertumbuh dan meningkat pesat seperti yang di harapkan," pungkasnya.