DPRD Jatim Usul Pengratisan Jembatan Suramadu Dikaji Ulang

Surabaya, VIVA Jatim – Anggota DPRD Jawa Timur Nurul Huda meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pemerintah yang menggratiskan jembatan Suramadu.

Hal ini dikatakan Nurul Huda mengingat angka kriminalitas di wilayah Madura dan Surabaya yang tinggi. Oleh karenanya penting jikalau penggratisan akses jembatan Suramadu dikaji ulang menjadi kembali berbayar seperti awal diresmikan. 

Menurutnya, banyak manfaat ketika jembatan terpanjang di Indonesia ini berbayar, salah satu dananya bisa dialokasikan pada perbaikan jalan yang rusak.

"Belakangan banyak warga yang datang ke saya meminta agar Jembatan Suramadu ini bisa berbayar lagi karena banyak jalan yang rusak supaya biaya berbayar itu bisa untuk perbaikan," kata dia, Rabu 12 Februari 2025.

Menurut politisi PPP ini, jika Jembatan Suramadu berbayar, maka biaya perawatan atau perbaikan tidak lagi menjadi beban pemerintah. "Kalau berbayar kan enak, pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran negara jika ada kerusakan, cukup diambil dari penjualan tiket atau karcis," ungkapnya.

Untuk besaran tarif yang dipatok jangan sampai terlalu besar sehingga tidak sampai membebani masyarakat yang ingin lewat. 

"Ya karcisnya pun yang tidak terlalu mahal, misalnya untuk Mobil Rp 10 Ribu, Tronton Rp 15 ribu dan Motor Rp 3 ribu," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya

Seperti diketahui, jembatan yang disahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini awalnya berbayar. Namun ketika pemerintahan Presiden Joko Widodo jembatan Suramadu akhirnya digratiskan bagi semua pengguna kendaraan.