Puluhan Warga Kota Metro Desak BK DPRD Transparan, Ada Apa?
- Istimewa
Kota Metro, VIVA Jatim-Puluhan warga Kota Metro yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Metro (GMPM) turun ke jalan menggelar aksi damai di Kantor DPD Partai NasDem dan Gedung DPRD Kota Metro, Senin, 16 Juni 2025. Mereka menuntut agar Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Metro segera menuntaskan kasus dugaan perselingkuhan antara dua anggota DPRD Kota Metro, RH dan D secara transparan.
Seperti diberitakan kasus tersebut mencuat ke publik sudah lebih dari satu bulan. Namun hingga kini belum ada sikap resmi dari partai maupun lembaga legislatif.
Pembiaran terhadap dugaan pelanggaran etika ini dinilai hanya akan memperparah krisis moral dan merusak nilai sosial di masyarakat. Skandal ini membuat kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Metro berada di titik nadir. Publik menilai lembaga legislatif gagal menunjukkan integritas.
“Kalau pemimpinnya saja tak mampu menjaga moral pribadi, bagaimana kami bisa percaya pada keputusannya untuk rakyat?," ujar Koordinator Aksi GMPM, Rio.
Maria, salah seorang warga Ganjar Agung menilai kasus ini memicu keresahan emosional di tingkat rumah tangga. Para istri mulai merasa cemas terhadap potensi perselingkuhan dalam rumah tangga mereka sendiri.
“Kami takut ini jadi pembenaran buat para suami. Kalau pejabat saja selingkuh dan tidak dihukum, siapa yang bisa kami percaya?,” katanya.
Selain kekhawatiran pada pasangannya, para ibu juga merasa tidak nyaman karena nilai-nilai keluarga yang mereka pegang terasa diabaikan oleh para tokoh publik.
“Jangan sampai ini dianggap hal biasa. Jangan sampai keluarga kami ikut hancur karena teladan buruk dari atas,” ungkap Ros warga Iringmulyo.
Dengan masifnya informasi di media dan medsos, anak-anak ikut mendengar isu ini. Warga menilai dampaknya bisa merusak nilai karakter generasi muda.
“Anak saya tanya kenapa Ketua DPRD disebut di berita soal selingkuh. Ini bukan sekadar aib, ini soal pendidikan moral,” tutur Bahrul seorang ayah muda.
Melihat luasnya dampak sosial dan potensi kerusakan moral yang ditimbulkan, GMPM menyatakan bahwa lembaga legislatif dan partai politik tidak boleh diam. GMPM menuntut adanya tindakan konkret untuk mengembalikan kehormatan dan kepercayaan masyarakat.
