Gubernur Khofifah Ajak Semua Stakeholder Kuatkan Ekosistem Pengelolaan K3
- Pemprov Jatim
Gresik, VIVA Jatim-Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh stakeholder untuk menguatkan ekosistem pengelolaan K3 nasional yang profesional, andal, dan kolaboratif. Hal itu penting karena itu menjadi fondasi pembangunan nasional berkelanjutan.
Khofifah memimpin Apel Peringatan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 di Lapangan PT Petrokimia Gresik, Rabu, 14 Januari 2026. Ia menekankan perlindungan pekerja, peningkatan kualitas lingkungan kerja, serta produktivitas adalah bagian penting dari pembangunan daerah.
"Keselamatan dan kesehatan kerja bukan sekadar kewajiban regulatif, melainkan nilai luhur yang menjamin hak setiap pekerja untuk pulang dengan selamat. Karena itu, Pemprov Jawa Timur berkomitmen untuk terus memperkuat budaya K3 yang berkelanjutan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan,” ujar Khofifah.
Ia menegaskan, membangun ekosistem K3 berarti membangun keterhubungan yang utuh di antara seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Sementara dunia usaha sebagai inovator, serta pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif.
Sinergi ini diperkuat oleh peran akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber pengetahuan dan praktik terbaik, serta media sebagai penggerak literasi dan kesadaran publik.
"Tidak ada satu pihak pun yang mampu mengelola K3 sendirian. Kolaborasi menjadi kunci utama agar sistem K3 berjalan efektif dan berkelanjutan," katanya.
Atas sinergi dan kolaborasi tersebut, Pemprov Jatim, kata Khofifah, telah menerima sejumlah penghargaan dari kementerian Ketenagakerjaan RI. Salah satunya pawal tahun 2026, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan K3 kepada 717 perusahaan di wilayah Jawa Timur.
Kendati demikian, Khofifah meminta pengelolaan K3 harus terus ditingkatkan. Peningkatan tersebut lanjutnya, harus dilandasi profesionalisme yang berbasis pada kompetensi, praktik terbaik, dan integritas dalam setiap pengambilan kebijakan.
"Setiap kebijakan K3 harus berbasis data, berani menolak praktik kerja yang berisiko, serta konsisten menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,” tegasnya.
Tak hanya itu, menurutnya sistem K3 yang dibangun juga harus andal dan mampu menghadapi berbagai krisis maupun situasi darurat.
"Keandalan sistem K3 hanya dapat dicapai melalui perencanaan yang matang, pelatihan yang berkelanjutan, serta evaluasi yang dilakukan secara jujur dan terbuka," tambahnya.
