Jauhi Politik Praktis, Gus Yahya Tegaskan Tak Ada Capres-Cawapres dari NU

Jatim – Merujuk pada hasil Muktamar ke-27 di Situbondo Jawa Timur pada 1984 silam, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali mempertegas bahwa tidak ada calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-Cawapres) dari NU. NU tidak ingin melibatkan diri dalam politik praktis. 

“Ya saya tegaskan bahwa tidak boleh diatur, kalau ada, dalam bahasa saya ndak ada calon presiden dan calon wapres, calon bupati, calon gubernur atau calon DPR atas nama NU, itu tidak ada,” kata Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, Rabu, 1 Februari 2023. 

Bahwa bilamana ada sejumlah kader Nahdlatul Ulama yang masuk bursa capres-cawapres, kata Gus Yahya sapaan lekatnya, itu merupakan kredibilitasnya sendiri. Namun tidak atas nama NU. Sehingga dalam menghadapi politik 2024 mendatang, diharapkan masyarakat lebih rasional menyikapinya. 

"Kalau ada orang NU yang jadi calon ini itu, itu adalah atas nama kredibilitasnya sendiri, track recordnya sendiri, kapasitasnya sendiri prestasinya sendiri, bukan atas nama NU. Kita berharap bahwa masyarakat kita bisa menumbuhkan dinamika politik yang lebih rasional di tengah masyarakat ini," katanya.

Diketahui, sejumlah tokoh dari NU, baik struktural maupun kultural, digadang-gadang bakal maju di Pilpres 2024. Tak terkecuali seperti Ketua Umum PP Muslimat NU yang juga Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Ketum DPP PKB A Muhaimin Iskandar alias Cak Imin atau Gus Muhaimin. Termasuk adik Gus Yahya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Pada Pemilu 2024, dia mengingatkan tentang adanya kelompok tertentu yang mengkonsolidasikan kekuatan untuk memasukkan paham dan ideologinya yang berseberangan dengan NKRI. Dalam konteks ini, posisi NU dalam pentas politik nasional ialah menjaga agar tidak terjadi politik identitas, demi keutuhan NKRI.

“Kami melihat tanda-tanda bahwa ada kelompok-kelompok yang problematis sangat potensial menimbulkan masalah serius, berkonsolidasi untuk mencari semacam alat untuk menjadikan kekukatan politik mereka, manifes di dalam pertarungan,” ujar Gus Yahya.

NU Tidak Berpolitik Praktis

Gus Yahya menyatakan bahwa PBNU tidak akan terlibat politik praktis menjelang Pemilu 2024. Adapun keputusan NU tak terlibat dalam politik praktis ini sebagaimana hasil dari Muktamar ke-27 di Situbondo pada 1984 silam.

"Keputusan muktamar ke-27, tahun 1984, di Situbondo pada waktu itu mengatakan bahwa NU melepas diri dari politik praktis. Artinya sebagai organisasi secara institusional tidak boleh terlibat di dalam politik praktis," kata Gus Yahya.

Pada kesempatan itu, Gus Yahya menyinggung makna politik praktis pada masa orde baru, yang diartikan sebagai politik kekuasaan. Atas dasar itulah akhirnya NU memutuskan untuk tidak terlibat dalam berbagai kontestasi politik dalam bentuk apapun, khususnya Pemilu. Kendati demikian, lanjut dia, NU harus tetap hadir untuk mengaspirasikan suara masyarakat.

"Kalau ada hal-hal merupakan aspirasi yang harus disampaikan kepada struktur politik pemerintah, DPR atau yang lain maka NU akan melakukannya melalui saluran-saluran yang tidak menimbulkan akibat memposisikan NU sebagai kubu kekuasaan," ucapnya.

Di sisi lain, Gus Yahya mengatakan jika NU membuat artikulasi publik soal politik, maka hal itu semata-mata bertujuan kepada ketuhanan hingga pendidikan.

"Tidak boleh semacam membuat tekanan politik tekanan power kepada pihak mana pun, ndak bisa. karena NU bukan pihak kalau soal ini," kata Gus Yahya.