DPR akan Maksimalkan Pengawasan terhadap Kualitas Menu MBG
- Istimewa
Sidoarjo, VIVA Jatim-Anggota Komisi IX DPR RI, Indah Kurniawati mengatakan DPR berkomitmen melakukan pengawasan kualitas menu Makan Bergizi Gratis (MBG). Sehingga kandungan gizi dalam menu MBG sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Indah menegaskan Komisi IX memastikan akan menjalankan fungsi pengawasan secara proporsional. Pengawasan tersebut dilakukan untuk menjamin kualitas makanan yang diberikan benar-benar layak konsumsi dan memenuhi standar gizi.
“Kita mengawasi bukan dalam arti negatif, tetapi memastikan seluruh proses berjalan baik. Program ini harus benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan dikonsumsi oleh anak-anak serta ibu hamil dengan kualitas yang terjamin,” ujarnya saat sosialisasi MBG di Waru, Sidoarjo,dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 18 Februari 2026.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dan menjaga pelaksanaan program agar berjalan optimal. Indah juga ingin tak ada intervensi yang tidak perlu, namun tetap dengan pengawasan yang bertanggung jawab.
Indah menambahkan DPR juga berkomitmen mengawal program pemerintah, khususnya di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan. Kerjasama Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (sebelumnya BKKBN) juga dilakukan.
Lebih lanjut, Indah mengatakan MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul menuju Indonesia Emas 2045. Program ini berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk memastikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya.
“MBG harus sukses. Boleh saja kita memiliki sumber daya alam yang melimpah dan teknologi yang canggih, tetapi tanpa SDM yang unggul secara fisik, mental, dan moral, semuanya akan sia-sia,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya berdampak pada penurunan angka stunting, tetapi juga memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi. Pergerakan sektor pendukung seperti pemasok sayur-mayur, telur, ikan, susu, serta distribusi logistik dinilai mampu mendorong aktivitas ekonomi secara serentak.
Indah menambahkan bahwa Jawa Timur merupakan provinsi dengan kontribusi terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi nasional setelah DKI Jakarta. Oleh karena itu, implementasi MBG yang tepat sasaran diyakini akan memperkuat multiplier effect bagi perekonomian daerah maupun nasional.
