Listrik 450 VA bakal Dihapus, Legislator PDIP Jatim: Tingkatkan UMKM

Politikus PDIP Jatim Agatha Retnosari.
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Jatim – Pemerintah dan Banggar DPR RI sepakat menghapus daya listrik 450 VA untuk rumah tangga, menaikkan dayanya menjadi 900 VA. Begitu pula dengan 900 VA, dinaikkan menjadi 1.200 VA. Legislator dari PDIP Jatim justru sepakat dan menilai itu akan mendorong perkembangan UMKM. 

Risma Berat Dapat Rekom PDIP Jatim, Said Abdullah Lebih Tertarik ke Khofifah

Anggota Komisi B DPRD Jatim Aghata Retnosari menjelaskan, kebijakan tersebut ditujukan untuk menyerap listrik milik PT PLN (Persero) yang saat ini sedang mengalami suplai berlebih. "Salah satu cara agar over suplay listrik dari PLN bisa berkurang," kata Aghata kepada Viva Jatim, Selasa, 13 September 2022.

Agar tidak dipahami keliru, politikus dari Fraksi PDI Perjuangan ini menuturkan, pemerintah dalam hal ini Pemprov Jatim segera mungkin memberikan pemahaman serta edukasi kepada masyarakat agar tidak menggunakan daya listrik secara porposional dan tidak berlebihan, agar pembayaran yang ditanggung masyarakat yang mendapatkan subsidi tidak membengkak.

Penjualan Listrik PLN di Jatim Tumbuh 6,79 Persen pada Triwulan I 2024

Aghata mengatakan, kenaikan daya listrik tersebut merupakan point plus yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk lebih produktif kedepannya dan dapat membantu pengembangan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

"Untuk warga miskin yang punya UMKM misalnya ini dapat membantu juga. Mereka akan lebih leluasa. Cuman harus tetap melakukan edukasi untuk bisa menghitung agar penggunaan listrik tadi sungguh-sungguh untuk kegiatan produksi bukan untuk konsumsi saja," tuturnya.

Khofifah Full Power di Pilgub Jatim 2024, Pengamat Politik: Mungkinkah PKB Beri Perlawanan?

Untuk pengembangan UMKM sendiri, masih kata Aghata, Pemprov Jatim sudah punya skema sendiri, khusunya dalam hal pembiayaan. Pemprov Jatim menyiapkan modal pinjaman murah hanya bunga tiga persen per tahun melalui Bank UMKM Jatim.

"Pemerintah Provinsi juga punya skema pembiayaan untuk umkm supaya mereka yang mikro ini mempunyai tambahan modal supaya mengembangkan usahanya untuk menaikkan taraf hidup mereka," ujarnya.