Sengketa Pengelolaan Sampah, Komisi B DPRD Surabaya Minta Pemkot Gandeng APH

Hearing sengketa pengelolaan sampah di DPRD Surabaya.
Sumber :
  • Istimewa

Surabaya, VIVA Jatim – Komisi B DPRD Kota Surabaya meminta pemerintah kota (pemkot) agar menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk meminta pandangan terkait sengketa pengelolaan sampah dengan pihak PT Unicomindo Perdana. Pertimbangan diperlukan untuk mengambil sikap atas putusan pengadilan yang sudah inkracht.

img_title Kasus Anak Down Syndrome Tewas, Pemkot Surabaya Beri Pendampingan Psikologis

Pendapat Komisi B itu terdedah dalam rapat dengar pendapat atau hearing di kantor DPRD Surabaya pada Senin kemarin. Rapat digelar setelah muncul polemik soal putusan pengadilan yang mewajibkan Pemkot Surabaya harus membayar kerja sama pengelolaan sampah ke PT Unicomindo Perdana sebesar lebih dari Rp104 miliar.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Surabaya Faridz Afif, pihaknya sampai saat ini menunggu pendapat resmi dari APH, seperti kejaksaan, kepolisian, atau BPK, untuk memastikan ada atau tidaknya kerugian negara jika pemkot melaksanakan putusan pengadilan untuk membayar Unicomindo Perdana.

img_title Eri Cahyadi Jelaskan Alasan Ganti 13 Kepala Dinas Surabaya dalam Satu Tahun

Sebab, lanjut Afif, bagaimana pun yang yang akan dibayarkan pemkot berasal dari APBD yang notabene adalah uang rakyat.

"Harus ada kehati-hatian. Kami menunggu pendapat dari KPK, Kejaksaan, Kepolisian. Kalau semua menyatakan aman, baru kita bicara lebih lanjut,” katanya dikutip Selasa, 14 April 2026.

img_title Toko Miras Tanpa Izin di Barata Jaya Surabaya Disegel Satpol PP

Senada, Wakil Ketua Komisi B Mahmud menekankan bahwa keputusan pembayaran tidak bisa dilepaskan dari mekanisme anggaran daerah. Menurutnya, Pemkot harus lebih dulu memastikan aspek hukum tuntas sebelum mengajukan penganggaran ke DPRD.

“Kalau sudah dinyatakan boleh dibayar secara hukum, baru diajukan ke DPRD lewat APBD atau perubahan anggaran. Tidak bisa dibalik,” jelasnya.

Sementara itu, kuasa hukum PT Unicomindo Perdana, Robert Simangunsong, mengatakan, bukannya mengeksekusi putusan pengadilan yang sudah inkracht, sikap pemkot cenderung berlindung di balik pertimbangan administratif dan hukum tambahan.

“Kalau sudah inkracht, semua pihak, termasuk pemerintah, wajib taat. Tapi ini menyangkut uang, sehingga pemkot merasa perlu konsultasi lagi, termasuk ke kejaksaan,” ujar Robert.

Namun di sisi lain, Robert menegaskan bahwa proses hukum perkara ini telah selesai di semua tingkatan, mulai pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga kasasi dan PK di Mahkamah Agung. Seluruh upaya hukum itu menurut Robert dimenangkan oleh Unicomindo.

Halaman Selanjutnya
img_title