Emil Dardak Yakinkan Masyarakat Soal Kerahasiaan Data saat Sensus Ekonomi
- Achmad Faizal/Surabaya
Surabaya, VIVA Jatim-Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengatakan sensus ekonomi ditujukan untuk mendata kondisi ekonomi masyarakat dengan mencakup apa yang dimiliki dan pendapatannya.
Meski begitu, terdapat tantangan yang dirasakan selama sensus ekonomi dilakukan. Sebagian masyarakat menolak, salah satunya kekhawatiran kebocoran data dan pajak.
"Sensus ekonomi bukan hal mudah untuk memperoleh data, maka mohon kerjasama segenap masyarakat Jawa Timur karena pendataan penting untuk merumuskan kebijakan yang disusun pemerintah berbasis data. Sebab, tanpa data tentu akan sulit menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat di lapangan," kata Emil setelah dilakukan sensus ekonomi di Kediaman Wakil Gubernur, kemarin.
Mengenai kekhawatiran sebagian masyarakat terkait kebocoran data saat dilakukan sensus ekonomi, Emil mengatakan bahwa sudah ada undang-undang (UUD) yang melindunginya. Artinya UUD memberi ketetapan kewajiban bahwa BPS harus menjaga kerahasian setiap keluarga maupun perusahaan bahkan Pemprov Jatim pun juga tak bisa memintanya.
Emil mengatakan hanya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) saja yang memang menjadi dapat memiliki data tersebut karena memang kewenangan Pemprov Jatim dengan tujuan untuk penyaluran bansos.
"Itu fakta dan terbukti, maka bersama kita berdoa mudah-mudahan BPS bisa menjalankan amanat UUD sebaik-baiknya," ungkapnya.
Lebih lanjut, Emil menjelaskan, sensus ekonomi pada dasarnya merupakan partisipasi masyarakat untuk pembangunan bangsa. Menurutnya tidak ada dampak signifikan bagi warga yang menolak bahkan justru mendapat penalti.
Emil mengajak masyarakat ikut berperan agar lahir kebijakan berbasis data yang lebih baik. Menurutnya hal kecil yang dapat dilakukan untuk berbuat sesuatu kepada yakni membantu lancarnya pendataan supaya menggambarkan realitas yang lebih baik lagi di lapangan.
"Saran saya jangan langsung menolak. Ketika petugas datang welcome saja dan jika ada pertanyaan yang berat, sampaikan. Lebih bagus dijawab, namun jika memang tidak bisa menjawab sampaikan dan tidak ada hukuman," ungkapnya.
"Ada mungkin kerugian bagi yang bersangkutan tidak menjawab semua pertanyaan maka bisa membatasi peluang yang diberikan pemerintah misalnya program X namun karena yang bersangkutan understatement, maka kita asumsikan tidak sebanyak itu yang kami sediakan," imbuhnya.
