Syaikhona Kholil belum Ditetapkan Jadi Pahlawan, PKB Tagih Pemerintah

Fauzan Fuadi
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Jatim – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur menagih janji pemerintah agar segera menetapkan gelar Pahlawan Nasional kepada Syaikhona Kholil Bangkalan. PKB menilai persyaratan untuk penetapan ulama pejuang kharismatik itu sudah terpenuhi, tinggal menunggu komitmen pemerintah.

Momen Banser di Trenggalek Periksa Kesehatan Puluhan Emak-emak

“Kami tagih janji pemerintah untuk segera memberikan gelar pahlawan untuk Syaikhona Kholil. Pemberian gelar pahlawan sebetulnya sangat mudah, hanya membutuhkan keseriusan pemerintah,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Fauzan Fuadi pada Senin, 26 September 2022.

Sebetulnya, lanjut dia, semua proses dan syarat pengajuan untuk penyematan gelar pahlawan kepada Syaikhona Kholil sudah rampung, tinggal bagaimana atensi pemerintah untuk segera menetapkan gelar tersebut. 

Soal Foto Bersama Dasco Gerindra, Cak Imin: Tak Ada Makna Tersembunyi, Hanya Aktifitas Biasa

Menurut Bendahara PKB Jatim itu, jasa Syaikhona Kholil terhadap bangsa ini membuat namanya layak tertulis tebal dalam daftar pahlawan nasjonal. Hal ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya terhadap bangsa Indonesia. 

"Beliau sebetulnya tidak menghendaki balasan apa pun dari kita. Namun kita sebagai santri, sebagai penikmat jasa beliau, harus memberikan penghormatan kepada beliau," tandas Fauzan. 

Khofifah Full Power di Pilgub Jatim 2024, Pengamat Politik: Mungkinkah PKB Beri Perlawanan?

Sebagai partai yang lahir dari rahim NU, Fauzan mengatakan PKB akan terus memperjuangkan penyematan gelar pahlawan nasional untuk Syaikhona Kholil, dan ikut melestarikan nilai-nilai tokoh yang berkat pendidikannya melahirkan banyak ulama Nusantara tersebut. 

Usulan penetapan Syaikhona Kholil sebagai Pahlawan Nasional sudah bergaung sejak beberapa tahun lalu. Seminar dan forum diskusi juga sudah dilaksanakan oleh pihak pengusul. Naskah akademik juga telah dirumuskan. Usulan tersebut juga sudah disampaikan pengusul melalui Menko Polhukam Mahfud MD tahun lalu.

Halaman Selanjutnya
img_title