Asrama ODGJ Banyak Tak layak Pakai, Perlu Perhatian Lebih dari Pemprov Jatim

Kediri, VIVA Jatim-Rombongan Komisi E DPRD Jawa Timur nampaknya tak kuasa menahan kesedihanya, ketika melihat warga DGJ saat mengunjungi UPT Rehabilitasi Sosial Bina Laras Kediri, Selasa 26 September 2023.

Basuki Babussalam misalnya, salah satu anggota Komisi E yang berkesempatan hadir dalam kunjungan tersebut, tak berhenti menghela nafas ketika melihat kondisi ODGJ. 

Ia menilai, UPT yang selama ini menjadi pelabuhan khususnya warga Jatim yang mengalami gangguan jiwa, jangan hanya dijadikan tempat penampungan semata, harus lebih dari itu. ODGJ harus juga dilatih, diharapkan nantinya bisa berkarya sehingga proses penyembuhannya lebih cepat. 

"Ya mulai diterimanya, diprosesnya diobati, disembuhkan, sampai hingga dikaryakan," kata Basuki di sela-sela kunjungannya, Selasa 26 September 2023. 

Ia mengakui, keberpihakan pemerintah dalam menangani ODGJ melalui UPT nya masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan ketersediaan fasilitas yang kurang memadai, bahkan banyak ruangan dan gedung yang sudah tidak layak pakai, namun tidak kunjung diperbaiki. 

"Kita menyadari bahwa rasa keberpihakan kita masih sangat jauh. Rasa-rasanya kok baru tempat penampungan. Padahal kita ingin ini menjadi ruang sistembility yang berkelanjutan," tutur politisi PAN ini. 

Oleh karenanya ia berharap kepada Pemprov Jatim agar membuat skema master plain dalam menangani ODGJ tersebut. Sebab, ia katakan, mereka juga berhak mendapat perhatian lebih dari APBD Jatim. 

"Kami minta kepada temen-temen Bapedda Jatim agar membuat sebuah master plain yang cukup. Karena ini wajah Jawa Timuran," pungkasnya. 

Anggota Komisi E lainnya, Mukiyarti mengatakan, perlu peningkatan sarana prasarana yang berada di UPT.

"Beberapa asrama sudah rusak berat," kata politisi dari PKB ini. 

Tidak hanya itu, ia juga menemukan kondisi ruangan yang sudah melebihi kapasitas, sehingga antar ODGJ sangat rentan berkelahi. 

"Paling tidak itu terkait keamanan warganya yang harus diutamakan," ujarnya.

Ia mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bapedda dan Dinas Sosial agar tidak hanya menjadikan UPT rehabilitasi ODGJ sebagai wadah penampungan semata.

“Kita berfikir bahwa ini sebuah UPT yang menampung 21 warga wilah Kabupaten kota se Jawa Timur itu yang kemudian ada gangguan dan macam-macam dikelola disini,” pungkasnya.