Pemprov Jatim Raih 2 Penghargaan, Gubernur Khofifah: Komitmen Kami Lakukan Transformasi Digital

Pemprov Jatim raih dua penghargaan tingkat Nasional.
Sumber :
  • Nur Faishal/Viva Jatim

Surabaya, VIVA JatimPemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menerima penghargaan tingkat nasional. Tak tanggung-tanggung, Pemprov Jatim berhasil meraih dua penghargaan sekaligus. 

Imigrasi Surabaya Raih Jagratara Awards 2024, Berhasil Tangkap Buron Internasional

Yakni terbaik pertama kategori Pemerintah Provinsi yang memanfaatkan Jaringan Intra Pemerintah (JIP) dan terbaik ketiga Pemerintah Provinsi sebagai instansi yang memanfaatkan Layanan Pusat Data Nasional (PDN).

Penghargaan itu diserahkan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kemenkominfo RI, Semuel Abrijani Pangerapan pada Gubernur Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin,  dalam Rapat Koordinasi Nasional urusan E-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPBE) yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta, Selasa (17/10/2023). 

Pilkada di Jawa Timur, Pekerja Perusahaan di Kawasan Industri SIER Diliburkan

Diterimanya penghargaan tersebut, menurut Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sebagai bentuk pemanfaatan dan penguasaan teknologi digital dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik oleh Pemprov Jatim. 

"Ini merupakan penghargaan kategori kolaboratif antara pemerintah pusat dan Pemprov Jatim. Sebab JIP merupakan jaringan khusus yang dibangun Kemenkominfo, yang diandalkan sebagai solusi keamanan data seluruh institusi pemerintah. Sedangkan PDN disiapkan pemerintah pusat untuk mendukung terwujudnya Satu data Indoesia," ungkap Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dalam rilis yang diterima Viva Jatim.

Pelajar SMAN Tulungagung Melahirkan di Toilet, Bayinya Meninggal

Sebagaimana diketahui, JIP merupakan jaringan khusus yang dibangun pemerintah pusat sebagai bentuk komitmen dalam menjaga keamanan data antar institusi pemerintah. 

Sedangkan PDN adalah program upaya pemerintah dalam mengintegrasikan data-data yang sebelumnya terpisah-pisah baik di Kementerian, lembaga, pemerintah daerah, agar menjadi satu data, sehingga berdampak signifikan terutama dalam hal penghematan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Halaman Selanjutnya
img_title