Kudatuli dan Perang Melawan Lupa

Tanpa kebenaran dan pertanggungjawaban, Kudatuli tetap menjadi luka yang dibiarkan terbuka.

Perang Melawan Lupa

Mengingat Kudatuli bukan berarti memelihara dendam. Sebuah bangsa hanya dapat berdamai dengan masa lalunya apabila bersedia mengakui kebenaran.

Tidak ada rekonsiliasi yang bermartabat tanpa pengakuan terhadap para korban. Tidak ada keadilan jika kejahatan politik dianggap selesai hanya karena para pelakunya menua dan masyarakat mulai melupakannya.

Generasi baru tidak harus mewarisi kemarahan kami. Namun, mereka berhak memperoleh sejarah yang utuh, bukan sejarah yang diputihkan atau dipotong agar tidak mengganggu kenyamanan kekuasaan.

Mereka berhak mengetahui bahwa kebebasan berbicara, berserikat, memilih, dan mengkritik yang dinikmati hari ini bukanlah hadiah dari penguasa.

Kebebasan itu dibangun oleh petani yang mempertahankan tanahnya, buruh seperti Marsinah, wartawan yang menolak tunduk, mahasiswa yang terus bergerak, aktivis yang dipenjara dan diculik, serta warga yang menjadi korban pada 27 Juli 1996.

Kudatuli bukan satu-satunya jalan menuju Reformasi ’98. Namun, tanpa memahami Kudatuli, kita akan melihat Reformasi seolah-olah hanya berlangsung selama beberapa pekan pada Mei 1998.

Padahal, Reformasi ’98 adalah muara dari keberanian yang dikumpulkan sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun.

Bung Karno menyebutnya JAS MERAH. Milan Kundera menyebutnya sebagai perjuangan ingatan melawan lupa. Kudatuli mempertemukan keduanya.

Tugas kita bukan hidup terus-menerus di masa lalu. Tugas kita adalah memastikan bahwa kekerasan masa lalu tidak kembali dengan nama, metode, dan wajah yang baru.

Demokrasi tidak hanya mati ketika pemilu ditiadakan. Demokrasi juga dapat mati perlahan ketika rakyat mulai terbiasa dengan penyalahgunaan kekuasaan, ketika kritik dianggap sebagai permusuhan, ketika hukum tunduk pada kepentingan politik, dan ketika bangsa memilih melupakan para korbannya.

Itulah mengapa tiga puluh tahun Kudatuli harus diperingati.

Bukan hanya untuk mengenang apa yang terjadi pada 27 Juli 1996, melainkan untuk menegaskan bahwa bangsa ini masih memiliki ingatan. Selama ingatan itu tetap hidup, kekuasaan tidak akan pernah sepenuhnya bebas menulis sejarah sesuai kehendaknya sendiri.

Penulis adalah Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Jawa Timur; alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga, Ketua DPC GMNI Surabaya pada masa Reformasi ’98.