Kudatuli, Reformasi, dan Perang Melawan Lupa
- Istimewa
“Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”
Kalimat Milan Kundera itu terasa semakin penting ketika sebuah bangsa mulai berjarak dari peristiwa-peristiwa yang membentuk kebebasannya. Kekuasaan tidak hanya bekerja dengan menguasai negara, hukum, aparat, dan sumber daya. Kekuasaan juga berusaha menentukan apa yang harus diingat, apa yang boleh dilupakan, dan versi sejarah yang dianggap paling benar.
Jauh sebelum Kundera dikenal luas di Indonesia, Bung Karno telah mengingatkan bangsa ini melalui semboyan JAS MERAH, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah. Keduanya berbicara dari ruang dan zaman yang berbeda, tetapi menyampaikan peringatan yang sama. Bangsa yang kehilangan ingatan akan mudah kehilangan arah. Masyarakat yang melupakan bagaimana kebebasan diperoleh juga akan lebih mudah membiarkan kebebasan itu dirampas kembali.
Karena itu, peringatan tiga puluh tahun Peristiwa 27 Juli 1996, yang kemudian dikenal sebagai Kudatuli, tidak boleh berhenti pada seremoni dan nostalgia partai. Kudatuli harus terus dibicarakan sebagai salah satu titik penting dalam sejarah perlawanan terhadap otoritarianisme di Indonesia.
Kudatuli memang bukan satu-satunya pemantik Reformasi ’98. Namun, ia menjadi salah satu peristiwa yang paling telanjang dalam memperlihatkan bagaimana kekuasaan bekerja. Negara mencampuri kedaulatan partai, membelah organisasi politik, menggunakan kekerasan, lalu berusaha menguasai narasi tentang siapa yang menjadi korban dan siapa yang harus disalahkan.
Reformasi ’98 tidak jatuh dari langit. Ia juga tidak lahir secara mendadak ketika mahasiswa memenuhi halaman Gedung DPR/MPR pada Mei 1998. Reformasi merupakan hasil gerakan panjang yang tumbuh sejak akhir 1980-an dan awal 1990-an melalui perlawanan petani, perjuangan buruh, kebangkitan pers mahasiswa, advokasi hak asasi manusia, kelompok studi, perjuangan kebebasan pers, serta perlawanan politik yang semakin berani.
Di tengah rangkaian itulah Kudatuli berdiri. Ia bukan episode terpisah, melainkan salah satu ledakan besar dari ketegangan yang telah lama menumpuk.
Retakan di Balik Stabilitas
Orde Baru selalu ingin dikenang sebagai rezim pembangunan. Pertumbuhan ekonomi, swasembada beras, pembangunan jalan, dan stabilitas nasional menjadi bahasa resmi yang terus diulang. Namun, stabilitas itu mempunyai sisi lain. Pemilu dikendalikan, kehidupan partai diawasi, kampus dijauhkan dari politik, pers dibayangi ancaman pencabutan izin terbit, dan aparat keamanan ditempatkan jauh dari kehidupan sipil.
