Kudatuli, Reformasi, dan Perang Melawan Lupa
- Istimewa
Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR. Gerakan membesar di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Malang, Medan, Makassar, dan berbagai kota lainnya.
Di tengah tekanan itu, Soeharto masih berusaha mempertahankan kekuasaan dengan menawarkan pembentukan Komite Reformasi dan perombakan kabinet. Namun, dukungan dari lingkaran pemerintah sendiri mulai runtuh.
Pada 20 Mei 1998, empat belas menteri di bidang ekonomi, keuangan, dan industri yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita menyatakan tidak bersedia masuk ke dalam Kabinet Reformasi maupun Komite Reformasi yang hendak dibentuk Soeharto.
Secara politik, pernyataan itu menjadi pukulan terakhir. Para teknokrat yang selama puluhan tahun menopang legitimasi pembangunan Orde Baru tidak lagi bersedia berdiri di belakang presiden. Jalan Soeharto semakin sempit
Pada 21 Mei 1998, setelah lebih dari tiga dasawarsa berkuasa, Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Republik Indonesia.
Reformasi ’98 mencapai titik baliknya. Namun, tanggal itu bukanlah awal gerakan. Ia merupakan pecahnya bendungan yang retaknya telah terlihat bertahun-tahun sebelumnya.
Reformasi ’98 Bukan Milik Satu Kelompok
Sebagai bagian dari gerakan mahasiswa pada masa itu, saya memahami bahwa Reformasi ’98 bukan gerakan yang sepenuhnya seragam. Ada perbedaan ideologi, organisasi, strategi, dan kepentingan. Kelompok nasionalis, Islam, Kristen, sosial-demokrat, buruh, petani, pers, akademisi, serta aktivis hak asasi manusia memiliki bahasa perjuangan masing-masing.
Namun, sejarah mempertemukan mereka pada satu kesadaran: kekuasaan telah kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Karena itu, Reformasi ’98 tidak boleh diklaim sebagai kemenangan satu partai, satu organisasi mahasiswa, atau satu tokoh. Reformasi merupakan hasil keberanian banyak orang, termasuk mereka yang namanya tidak pernah dicatat, mereka yang ditangkap, dipukul, diculik, dipecat, kehilangan keluarga, atau meninggal.
Megawati menjadi simbol perlawanan terhadap intervensi negara. Amien Rais secara terbuka menyuarakan pergantian kepemimpinan nasional. Abdurrahman Wahid menjaga ruang pluralisme dan dialog. Sri Sultan Hamengku Buwono X tampil sebagai salah satu titik moral dan politik yang penting di Yogyakarta.
Setelah Soeharto berhenti, keempat tokoh tersebut bertemu pada 10 November 1998 di Ciganjur. Deklarasi Ciganjur mendorong penegakan kedaulatan rakyat, penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, penghapusan dwifungsi ABRI secara bertahap, penyelesaian krisis ekonomi, serta pengusutan kekayaan Soeharto beserta kroninya.
