Kudatuli dan Perang Melawan Lupa

Deklarasi Ciganjur bukan penyebab jatuhnya Orde Baru. Ia lahir setelah Soeharto mundur. Namun, deklarasi itu penting sebagai pengingat bahwa Reformasi ’98 tidak boleh berhenti pada pergantian orang di puncak kekuasaan. Reformasi harus berarti perubahan sistem.

Penjatuhan rezim dapat berlangsung dalam satu momentum. Membangun demokrasi memerlukan perjuangan yang jauh lebih panjang.

Utang Sejarah Kudatuli

Tiga puluh tahun setelah Kudatuli, Indonesia tentu telah berubah. Pemilu berlangsung lebih terbuka, pers jauh lebih bebas, jumlah partai politik bertambah, dan warga memiliki ruang yang lebih luas untuk mengkritik pemerintah.

Namun, demokrasi tidak otomatis aman hanya karena pemilu tetap diselenggarakan.

Otoritarianisme tidak selalu muncul dalam bentuk yang persis sama. Ia tidak harus datang melalui penyerbuan kantor partai oleh massa yang dilindungi aparat. Ia dapat muncul melalui penggunaan hukum secara selektif, ketidaknetralan aparat, tekanan terhadap kampus, intimidasi digital, pengerahan birokrasi untuk kepentingan elektoral, industri buzzer, atau upaya menghilangkan oposisi dari kehidupan politik.

Pada masa Orde Baru, informasi dikendalikan melalui pembredelan media. Hari ini, kebenaran dapat ditenggelamkan dengan membanjiri ruang publik melalui disinformasi, fitnah, dan propaganda.

Metodenya berubah, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu membuat rakyat kehilangan kemampuan untuk mengawasi kekuasaan.

Kudatuli mengajarkan bahwa demokrasi mulai runtuh ketika batas antara negara dan kepentingan penguasa dihapuskan. Negara memiliki aparat, anggaran, birokrasi, kewenangan hukum, dan kemampuan untuk memaksa. Karena itu, negara harus tunduk pada hukum dan batas etis yang lebih ketat.

Ketika instrumen negara digunakan untuk menentukan pemimpin partai, membungkam kritik, memaksakan kehendak politik, atau menyingkirkan lawan, demokrasi berubah menjadi sekadar prosedur tanpa kebebasan.

Peringatan tiga puluh tahun Kudatuli yang diserukan PDI Perjuangan menempatkan peristiwa tersebut sebagai refleksi ideologis tentang politik kemanusiaan, kebenaran, keadilan, supremasi hukum, serta perlawanan terhadap politik fitnah dan manipulasi informasi.

Namun, makna Kudatuli harus melampaui ingatan internal partai.

Kudatuli adalah bagian dari sejarah nasional. Korbannya merupakan korban bangsa. Utang penyelesaiannya juga menjadi utang negara.

Tiga puluh tahun adalah waktu yang panjang. Namun, berlalunya waktu tidak menghapus pertanyaan: siapa yang merancang penyerbuan, siapa yang melakukan kekerasan, di mana mereka yang dinyatakan hilang, dan siapa yang harus bertanggung jawab?