Kudatuli dan Perang Melawan Lupa

Hasil tersebut memiliki makna sejarah yang sulit diabaikan. Pada 1997, PDI yang telah dipisahkan dari Megawati hanya memperoleh 3,07 persen suara dan 11 kursi. Dua tahun kemudian, PDI Perjuangan yang dipimpin Megawati memperoleh lebih dari sepertiga suara nasional dan menjadi kekuatan terbesar di DPR.

Rakyat seolah memberikan putusan sendiri atas konflik yang selama bertahun-tahun hendak diselesaikan oleh kekuasaan dari atas.

Negara pernah berusaha menentukan siapa yang boleh memimpin PDI. Namun, ketika pemilu yang lebih bebas akhirnya diselenggarakan, rakyat memberikan jawabannya melalui kotak suara.

Krisis Ekonomi Menyalakan Bahan yang Telah Menumpuk

Beberapa bulan setelah Pemilu 1997, krisis finansial Asia menghantam Indonesia. Nilai tukar rupiah jatuh dari kisaran Rp2.300 hingga Rp2.400 per dolar AS. Pada puncaknya, nilai tukar sempat menembus kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000 per dolar AS.

Perbankan goyah. Perusahaan tutup. Harga kebutuhan pokok melonjak. Pemutusan hubungan kerja terjadi di berbagai tempat.

Pada 1998, perekonomian Indonesia menyusut sekitar 13 persen. Inflasi melonjak mendekati 80 persen secara tahunan pada puncak krisis, sementara kemiskinan dan pengangguran meningkat tajam.

Namun, keliru apabila Reformasi ’98 dijelaskan hanya sebagai akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

Krisis ekonomi memang menyalakan api. Akan tetapi, bahan bakarnya telah lama menumpuk: konflik agraria, ketidakadilan terhadap buruh, pembredelan pers, korupsi dan nepotisme, intervensi negara terhadap partai, tragedi kemanusiaan, serta hilangnya kepercayaan masyarakat setelah Kudatuli.

Orde Baru tidak tumbang semata-mata karena gagal menjaga nilai tukar. Ia kehilangan legitimasi karena terlalu lama menolak kritik dan terlalu percaya bahwa stabilitas dapat dipertahankan dengan ketakutan.

Ketika krisis masuk ke dapur rumah tangga, keresahan yang sebelumnya hidup di kampus, kantor bantuan hukum, sekretariat buruh, dan organisasi prodemokrasi berubah menjadi kemarahan rakyat yang meluas.

Mahasiswa kemudian membawa tuntutan yang lebih tegas: memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme; menghapus dwifungsi ABRI; menegakkan hukum; menurunkan harga; serta mengganti kepemimpinan nasional.

Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa ditembak dan meninggal, membuat kemarahan mencapai titik didih. Kerusuhan 13–15 Mei menghadirkan korban jiwa dan luka sosial yang sangat dalam, termasuk kekerasan terhadap warga keturunan Tionghoa.