Proyek Surabaya Waterfront Land Sedang Proses Kajian AMDAL

Surabaya, VIVA Jatim-Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Pesisir Terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) kini dalam proses kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Proyek ini menjadi sorotan karena adanya penolakan dari kelompok nelayan di Pantai Kenjeran.

Juru bicara PT Granting Jaya selaku pihak pengembang, Agung Pramono mengungkapkan saat ini tengah berlangsung kajian AMDAL di kawasan tersebut. Proses tersebut dimulai pada Februari-Juli 2025.

"Sementara yang tahun kemarin itu adalah kick off AMDAL atau konsultasi publik pada Juli 2024," ujar Agung di Surabaya, Jumat, 28 Februari 2025.

Ia menambahkan nantinya bersamaan dengan AMDAL juga akan memproses izin reklamasi. Pasalnya, reklamasi tak akan berjalan tanpa adanya AMDAL. Hal tersebut membutuhkan waktu 3-4 bulan karena harus mengecek dasar laut untuk menyusun rencana reklamasi dengan pendekatan ilmiah.

Sebagaimana diketahui, proyek ini akan mereklamasi pantai timur Surabaya seluas 1084 hektare berdasarkan peta persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut. Proyek ini juga menyasar 100 hektar area eksisting Kenjeran atau wilayah daratan.

Agung mengatakan bahwa pengembangan kawasan pesisir terpadu SWL telah sesuai keputusan presiden.

Pembangunan SWL diperkirakan akan memakan waktu selama kurang lebih 20 tahun yang akan dimulai tahun 2024-2044. Dan pertama yang akan dilakukan adalah proses perizinan, reklamasi perairan serta pematangan lahan dan pembangunan pulau.

Proporsi fungsi lahan itu ditujukan untuk membangun perumahan, bisnis, perkantoran, fasilitas budaya, fasilitas pendidikan, kawasan industri bebas emisi, fasilitas kesehatan dan utilitas. Akan ada proyek pembangunan empat pulau.

Lahan eksisting dan Pulau A seluas 100 plus 64 hektare bakal dibangun untuk kawasan pariwisata, kawasan perkantoran, kawasan perdagangan, kawasan perhotelan, kawasan ruko, kawasan pendidikan, kawasan rumah sakit, kawasan perhotelan, kawasan ibadah dan equestrian horse club.

Sementara Pulau B berupa Green Fishery Island seluas 120 hektare, Pulau C1-C2 seluas 250 hektare plus 166 hektare, dan Pulau D1-D2 seluas 300 hektare plus 184 hektare.

"Kami sudah memiliki dasar hukum," kata Agung.

Ia melanjutkan, bahwa dasar hukum itu meliputi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025 tentang perubahan kelima atas peraturan menteri koordinator bidang perekonomian nomor 7 tahun 2021 tentang perubahan daftar proyek strategis nasional tanggal 15 Mei 2024.

Dasar hukum kedua adalah Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor : PK.KPPIP/49/D.VI.M.EKON.KPPIP/05/2024 tentang surat keterangan bahwa PT Granting Jaya sebagai pengelola proyek strategis nasional kawasan pesisir terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) tanggal 27 Mei 2024.

Dasar hukum ketiga yaitu Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 26082410513500010 tanggal 26 Agustus 2024.

Lalu dasar hukum keempat adalah Surat Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Nomor: PK.KPPIP/103/D.VI.EKON.KPPIP/10/2024 tentang surat keterangan tentang penyesuaian ruang lingkup proyek strategis nasional kawasan pesisir terpadu Surabaya Waterfront Land (SWL) tanggal 25 Oktober 2024.

Dasar hukum berikutnya adalah Surat dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor : B/4269/STR.02.00.04.05/DJSTRA tentang rekomendasi persetujuan PSN pembangunan kawasan pesisir terpadu Surabaya Waterfront Land tanggal 12 November 2024.

Agung menegaskan, jika Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dari Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 26082410513500010 tanggal 26 Agustus 2024 adalah dasar hukum paling penting di tengah gejolak isu pagar laut yang tengah berlangsung di pantai Jakarta.

"Karena ini adalah izin prinsip penguasaan wilayah laut," tegasnya.

Proyek ini menjadi sebuah gagasan karena dilatarbelakangi Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia. Selain itu, Surabaya juga sebagai kota Industri, Dagang, Maritim dan Pendidikan (INDAMARDI) serta merupakan pintu gerbang wilayah timur untuk logistik nasional.

Dari situlah, muncul peluang pembangunan ekonomi Segitiga IKN-Jakarta-Surabaya, serta rencana pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Surabaya.

Namun demikian, Agung tak menampik ada sejumlah tantangan perkembangan pembangunan wilayah timur seperti pembangunan Makassar New Port dan keterbatasan lahan.

"Ini kondisi faktual di lapangan," tandasnya.

Agung menegaskan jika pembangunan SWL tidak dipungkiri juga berdampak negatif terhadap nelayan. Bahkan, proyek ini juga mendapat penolakan keras. Ia mengeklaim Granting Jaya telah melakukan 18 kali pertemuan dengan nelayan untuk menjelaskan gambaran blue print proyek secara lebih jelas.

"PSN SWL ini kan harus mampu mendongkrak ekonomi, tujuan pembangunan ini dalam rangka untuk kepentingan masyarakat Surabaya," ujarnya.

Pembangunan SWL, katanya bertujuan untuk mengoptimalkan, mendayagunakan serta memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengembangan SWL juga akan menghadirkan fasilitas pendidikan meliputi SD, SMP, SMA/SMK, perguruan tinggi dan politeknik.

Di samping itu, akan ada pulau pusat perikanan (green fishery island). Tujuan lainnya adalah mewujudkan kembali Surabaya sebagai kota INDAMARDI, menyediakan lahan untuk penguatan di berbagai sektor perekonomian serta membuka peluang pengembangan bisnis di kawasan Surabaya Timur serta membuka lapangan pekerjaan baru.

"Pembangunan ini tentu membutuhkan reklamasi," katanya.

Agung mengatakan, reklamasi di Pantai Timur Surabaya memiliki tujuan utama untuk mengatasi masalah sedimen yang menyebabkan pendangkalan perairan.

Sedimen tersebut menghambat berbagai aktivitas seperti pelayaran, perikanan dan aksesibilitas pesisir. Ia juga menegaskan, beberapa aturan persoalan reklamasi diklaim sudah sesuai jalur (on the track).

"Reklamasi ini bertujuan menciptakan kondisi agar nelayan dapat melaut kapan saja tanpa batasan waktu pasang surut, menata kawasan pesisir secara terpadu," jelasnya.