DPRD Gresik Minta Anggaran Damkar Diperkuat, Soroti Respons Time 59 Menit

Gresik, VIVA Jatim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik terus mendorong adanya terobosan anggaran demi memperkuat kinerja serta pelayanan pemadam kebakaran dan penyelamatan di wilayah setempat. Langkah mendesak seperti penambahan armada, pemerataan pos pemadam, pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD), hingga peningkatan kapasitas personel menjadi kunci agar petugas dapat bertindak lebih cepat sekaligus aman saat di lapangan.

​Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi, menegaskan bahwa pembenahan dan penguatan sektor ini harus digarap secara menyeluruh tanpa setengah-setengah.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya fokus menambah armada unit pemadam, tetapi sarana keselamatan APD, insentif, dan kapasitas SDM personel harus diprioritaskan. Jangan sampai petugas yang bertaruh nyawa di garis depan justru kekurangan perlengkapan dasar keselamatan,” katanya dikutip Selasa, 3 November 2026.

​Urgennya penguatan tersebut berhembus kencang di tengah pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2026. Legislatif mengusulkan suntikan dana segar sebesar Rp5 miliar hingga Rp6 miliar untuk memperkuat jajaran Damkarla Gresik. Alokasi ini diproyeksikan penuh untuk menyokong kebutuhan armada, pengembangan SDM, pendirian pos pemadam baru, hingga pengadaan alat keselamatan. ​

Suara serupa disampaikan Ketua Komisi III DPRD Gresik, Sulis Irbansyah. Ia menyoroti tajam response time atau waktu tanggap petugas yang saat ini masih memakan waktu rata-rata 59 menit sejak laporan masuk. Angka tersebut tentu sangat jauh dari target ideal standar pelayanan minimal yang menetapkan batas waktu maksimal 15 menit.

​“Tujuannya memenuhi standar waktu tanggapan. Saat ini butuh waktu hingga 59 menit sejak kebakaran terjadi hingga petugas tiba di lokasi. Idealnya 15 menit. Maka kita akan pangkas selisih itu dengan mendirikan sejumlah posko baru,” ungkap Sulis. ​

Untuk memangkas jarak tempuh armada, DPRD Gresik memetakan wilayah-wilayah yang mendesak membutuhkan pos pemadam tambahan. Kecamatan Benjeng, Balongpanggang, Duduksampeyan, hingga Cerme masuk dalam daftar prioritas perluasan jangkauan. Tak ketinggalan, kawasan kepulauan seperti Pulau Bawean turut disorot karena masih minim fasilitas pemadaman yang memadai. ​

Melihat cakupan tugas yang kian kompleks, Anggota Bapemperda DPRD Gresik, Muhammad Kurdi, mendorong revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemadam Kebakaran. Penyesuaian regulasi ini dinilai vital mengingat peran Damkar kini tidak sekadar memadamkan api, melainkan juga menangani beragam aksi operasi penyelamatan non-kebakaran.

​“Makanya perlu diatur seideal mungkin dalam perubahan perda baru. Jangkauan respon harus lebih dekat. Kalau perlu satu pos untuk satu atau dua kecamatan supaya pelayanan lebih maksimal,” kata Kurdi. ​

Di sisi lain, kebutuhan jenis kendaraan operasional juga disesuaikan dengan kondisi geografis lapangan. DPRD mengusulkan pengadaan dua unit mobil pemadam berkapasitas besar serta dua unit kendaraan roda tiga jenis Tossa. Kendaraan roda tiga ini dinilai sangat efektif untuk menerobos gang-gang sempit permukiman warga yang sukar dilalui truk pemadam berukuran jumbo.

​Dalam proses finalisasi Perubahan APBD 2026, Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro memastikan pembahasan bersama jajaran Damkar telah dilakukan secara intensif. “Fokus pada pengadaan mobil pemadam dan kendaraan Tossa. Kebutuhan sarana pemadaman, penyelamatan, serta perlengkapan pendukung masuk dalam perhatian legislative,” katanya. ​

Masalah keselamatan personel turut menjadi perhatian serius yang harus segera dirampungkan. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Damkarla Gresik, Sulyono, blak-blakan mengungkapkan kondisi riil sarana dan prasarana yang masih minim, bahkan baju tahan panas belum bisa dialokasikan satu set per petugas sehingga terpaksa dipakai bergantian.

​“Sarana dan prasarana kita memang masih banyak yang kurang, di antaranya sepatu khusus, APD tahan panas, hingga selang pemadam. Banyak juga yang kondisinya sudah rusak. Baju APD saat meka saat ini belum ideal satu orang dapat satu setel, sehingga sebagian personel terpaksa memakainya secara bergantian,” ungkap Sulyono. ​

Menjawab persoalan krusial tersebut, tambahan anggaran sekitar Rp500 juta akhirnya disetujui dalam Perubahan APBD 2026 khusus untuk pengadaan APD dan sarana penunjang keselamatan. Langkah ini diambil karena petugas di lapangan secara langsung berhadapan dengan risiko ekstrem, mulai dari paparan panas, asap pekat, bahan berbahaya, hingga ancaman reruntuhan bangunan. ​

Risiko tinggi yang mengintai petugas bukanlah gertak sambal semata; baru-baru ini seorang personel Damkarla menderita luka bakar saat memadamkan kebakaran limbah plastik di Desa Sooko, Kecamatan Wringinanom. Insiden pada akhir Oktober 2026 itu terjadi akibat korban terperosok ke dalam tumpukan material yang menyimpan bara api hidup di bagian bawahnya, meski permukaan luar tampak sudah tertangani. ​

Tingginya intensitas tugas Damkar Gresik juga tercermin dari data resmi instansi tersebut. Sepanjang rentang 1 hingga 27 Agustus 2026 saja, tercatat ada 96 kejadian kebakaran dan 86 operasi penyelamatan. Jika ditotal secara akumulatif hingga 27 Agustus 2026, jumlah penanganan sudah menembus 1.120 kejadian, mendekati total catatan sepanjang tahun 2025 yang mencapai 1.311 kejadian. ​

Data tersebut mempertegas bahwa tugas pemadam kebakaran di daerah sangat luas dan multifungsi. Mulai dari penanganan si jago merah hingga evakuasi darurat non-kebakaran seperti penyelamatan hewan liar dan pelepasan sarang tawon. Hal ini menuntut perencanaan anggaran yang matang, komprehensif, serta proporsional. ​

Pemanfaatan kanal media sosial seperti Instagram dan situs resmi dinas juga dipandang penting untuk terus digencarkan. Selain sebagai sarana transparansi laporan kegiatan kepada publik, media digital ini efektif untuk edukasi pencegahan dini serta penyediaan saluran darurat bagi warga.

​Guna memperkuat benteng pertahanan paling awal, DPRD turut mendorong pembentukan dan pembekalan relawan pemadam kebakaran di level kecamatan hingga desa. Keberadaan relawan yang dibekali peralatan dasar dan ilmu penanganan awal sangat berguna untuk melokalisir api sebelum armada utama tiba, yang tentunya harus ditunjang pula oleh ketersediaan pasokan air yang memadai di berbagai titik. ​

Pada akhirnya, dorongan serta terobosan anggaran ini harus mampu membuktikan hasil nyata di lapangan. Tambahan alokasi APBD tidak boleh sekadar menjadi angka-angka di atas kertas dokumen anggaran, melainkan wajib wujud nyata berupa kesiapan personel, perbaikan APD, bertambahnya pos wilayah, serta penurunan response time demi keselamatan seluruh warga Gresik.