NasDem Jatim Sebut Potensi Kecurangan Pemilu 2024 diprediksi Naik Hingga 30 Persen

Bimtek Hukum Acara PHPU NasDem Jatim
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim –DPW Partai NasDem Jawa Timur sudah mencium aroma potensi kecurangan pada proses pemilihan umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu diperoleh dari pengalaman dari setiap pemilu.

Bahkan, anggota Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPW Partai NasDem Jatim Toni Tanatompo mengatakan, bahwa potensi kecurangan pemilu 2024 akan naik 25 hingga 30 dibanding pemilu 2019 lalu. 

"Informasi yang kami dapat dari MK, pada pemilu 2024 perkembangan kasus sengketa pemilu yang masuk ke MK diprediksi naik kisaran 25-30 persen. Dari 360 kasus sampai 400-an kasus yang akan masuk ke MK," ungkap Toni Tanatompo, Sabtu 24 Juni 2023.

Oleh karenanya, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah DPW NasDem Jatim pun membekali para kader khusunya yang berprofesi sebagai pengacara dengan bimbingan teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diikuti oleh kader NasDem di seluruh Kabupaten /Kota. 

"Bintek ini bagian dari upaya Partai NasDem untuk antisipasi agar jika ajukan gugatan hasil pemilu ke MK jangan sampai ditolak hanya karena berkasnya tidak lengkap," jelas kata Toni yang juga menjadi ketua bimtek tersebut. 

Sebagai tindak lanjut dari hasil bimtek ini, para pengacara nantinya akan diterjunkan memberikan pengarahan para saksi yang bertugas di TPS, untuk mengantisipasi potensi adanya kecurangan. 

"Teman-teman advocat inilah yang akan memberikan ilmunya kepada para saksi Partai NasDem di masing-masing kabupaten/kota nantinya," imbuhnya.

Tidak hanya itu, masih kata Toni, bimtek yang digelar dua hari ini dari tanggal 24-25 Juni 2023 ini juga sebagi bukti bahwa NasDem bertekat melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kondisi demokrasi yang ada di Indonesia.

"Tujuan kegiatan ini adalah kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tekad Partai NasDem ingin menegakkan proses demokrasi di Indonesia semakin hari semakin baik, langsung umum bebas dan rahasia serta transparan. Karena itu harus terus digaungkan agar demokrasi Indonesia bisa semakin meningkat kualitasnya," pungkasnya,