Bawaslu RI Buka Suara Soal Usulan Penundaan Pilkada 2024

"Kepublish, nggak masalah kan nggak kemudian kita komentarin lagi. Hasilnya memang pada titik tertentu ya pada titik tertentu, bukan kesimpulan di itu memang ada beberapa permasalahan. Solusinya kan ada banyak juga," jelas Bagja.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mengusulkan opsi penundaan Pilkada 2024. Latar belakangnya lantaran masalah keamanan.  

"Kami khawatir sebenarnya Pemilihan (Pilkada) 2024 ini karena pemungutan suara pada November 2024 yang mana Oktober baru pelantikan Presiden baru, tentu dengan menteri dan pejabat yang mungkin berganti," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dikutip dari situs resmi Bawaslu RI, Kamis, 13 Juli 2023.

Wacana itu juga disampaikan Rahmat Bagja dalam Rapat Koordinasi Kementerian dan Lembaga Negara yang diselenggarakan Kantor Staf Presiden (KSP) dengan tema "Potensi dan Situasi Mutakhir Kerawanan Pemilu serta Strategi Nasional Penanggulangannya" di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023.

"Karena itu, kami mengusulkan sebaiknya membahas opsi penundaan pemilihan (pilkada) karena ini pertama kali serentak," katanya.

Dia menerangkan, risiko masalah keamanan ini berkaitan dengan pasukan keamanan yang tersebar di wilayah masing-masing, karena Pilkada berlangsung serentak, sehingga perbantuan personel keamanan hampir sulit dilakukan. Sementara itu, risiko konflik di dalam perhelatan pilkada selalu lebih tinggi dibanding pemilu secara nasional, sebab lebih tingginya sentimen kedekatan antara konstituen dengan calon kepala daerah yang berkontestasi.

"Kalau sebelumnya, misalnya pilkada di Makassar ada gangguan keamanan, maka bisa ada pengerahan dari polres di sekitarnya atau polisi dari provinsi lain. Kalau Pilkada 2024 tentu sulit karena setiap daerah siaga menggelar pemilihan serupa," kata Bagja.