Pemda Dinilai Punya Peran Sangat Penting dalam Pembangunan Jargas Rumah Tangga
- Rahmat Fajar
Wahyudi mengakui tantangan dalam pembangunan Jargas yakni membutuhkan investasi tinggi. Kendati demikian ada banyak cara mengatasi tantangan tersebut. Seperti di Sleman terdapat proyek percontohan yang digagas PGN, di mana satu perumahan memasang jaringan gas dan kantong penyimpanan CNG.
"Jadi, CNG di antar ke perumahan tersebut lalu dinikmati penghuni perumahan,’’ jelasnya.
Selain itu, masing-masing pemerintah daerah bisa mewajibkan pembangunan perumahan baru untuk melengkapi proyek mereka dengan fasilitas penyaluran gas bumi atau CNG. Dengan begitu, penyaluran gas bumi bisa lebih cepat seperti di Wilayan Malang.
’’Misalnya, wilayah Malang yang jauh dari pipa transmisi bisa dipasang fasilitas CNG,’’ katanya.
General Manager SOR III PT PGN Tbk Hedi Hedianto mengatakan, pihaknya terus berupaya untuk bisa meningkatkan Jargas di tanah air. Tahun ini, dia mengatakan bahwa target pemasangan Jargas non APBN di tanah air mencapai 200 ribu sambungan. Untuk Jawa Timur sendiri, menargetkan 50 ribu-60 ribu sambungan.
Untuk bisa menggenjot angka tersebut, jelasnya, akan melakukan berbagai cara. Salah satunya, dengan memberikan insentif biaya pemasangan sampai ke pembangunan jaringan dalam rumah.
’’Pada dasarnya memang perlu ada sinergi untuk bisa mewujudkan mimpi ini. Beberapa kali juga ada skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha) yang bisa dieksplor,’’ ucapnya.
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Aftabuddin Rijaluzzaman mengungkapkan Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi dengan PGN agar bisa memberikan support dalam persoalan ini. Apalagi saat ini adalah momen terbaik untuk melakukan percepatan peralihan energi karena pemerintah sekarang tengah melakukan efisiensi, salah satunya dengan menekan subsidi LPG 3 Kg.
“Caranya bagaimana, PGN harus bisa membuat jaringannya ke masyarakat sehingga masyarakat yang yang selama ini menggunakan LPG 3 kg bahkan yang 12 kilogram bisa beralih ke penggunaan gasnya PGN," ujarnya.
Menurutnya jika itu sudah dikembangkan otomatis subsidi terhadap LPG akan ditarik. Dan perlahan gas melon akan dikurangi. Sehingga tingkat konsumsi secara otomatis subsidi pun akan berkurang. Aftabuddin menuturkan Pemprov Jatim telah melakukan koordinasi untuk peran yang bisa dikerjakan.
