STKIP PGRI Sumenep Kritik Jokowi, Minta Jaga Netralitas sebagai Kepala Negara
- Istimewa
Sumenep, VIVA Jatim – Kritikan terhadap Presiden Joko Widodo terus bermunculan. Kali ini datang dari Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan (STKIP) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Sumenep. Selasa, 7 Februari 2024.
Ketua STKIP PGRI Sumenep, Asmuni menilai bahwa Pemerintahan Joko Widodo telah menyalahgunakan kekuasaan dengan mengerahkan aparat negara untuk melakukan intimidasi pada rakyat. Hal tersebut tentunya mencederai dan menggerus nilai-nilai demokrasi yang menjunjung keterbukaan, persamaan hak, kejujuran, dan keadilan.
"Kondisi ini semakin carut-marut dengan hilangnya sikap kenegarawanan dari Presiden Jokowi, beserta para Menteri yang dengan nyata-nyata sibuk menjadi tim sukses, serta penggunaan aparat hukum untuk menekan pihak yang berseberangan," ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima Viva Jatim, Selasa, 7 Februari 2024.
"Bahkan, dalam berbagai kesempatan kita pun melihat, bagaimana para Menteri sudah silang sengkarut dalam mengelola negara, seperti anggaran dan pembagian BLT yang ugal-ugalan," tambahnya.
Menurut Asmuni, situasi dan kondisi itu menandakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi yang seharusnya menjadi pesta rakyat yang membahagiakan dan penuh harapan, ternyata menjadi momentum untuk melanggengkan kekuasaan kelompok tertentu dengan menghalalkan segala cara.
Atas nama segenap civitas akademika, dosen, alumni, ormawa dan mahasiswa STKIP PGRI Sumenep, Asmuni pun membacakan 6 poin pernyataan sikap:
1. Mendesak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, untuk Kembali menjadi kepala negara dan Kepala pemerintahan yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia.
