Tuntutan BEM UB Malang ke Mendikbud: Audit Iuran PTN hingga Cabut Peraturan No 2 Tahun 2024
- VIVA Jatim/Madchan Jazuli
Malang, VIVA Jatim – Tarik ulur kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menuai penolakan di sejumlah kampus. Salah satunya Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB) Malang menuntut Kemendikbud Ristek supaya mengaudit iuran yang ada di PTN hingga mencabut Peraturan Kemendikbud Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan yang ditandatangani Mendikbud Ristek Nadiem Anwar Makarim pada 19 Januari 2024 itu berisi tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud Ristek.
Presiden Eksekutif Mahasiswa UB Malang Satria Naufal Putra Ansar mengungkapkan kenaikan UKT didasari penambahan golongan hingga 12 Golongan. Golongan 8-12 mengalami peningkatan. Perubahan itu terjadi di tanggal 8 Mei 2024 yang tiba-tiba tanpa partisipasi mahasiswa.
"Oleh karenanya berdasarkan permasalahan tersebut kami Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2024 bersikap. Satu, menuntut Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi untuk mencabut Peraturan Mendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 beserta peraturan turunannya," ujar Satria Naufal Putra Ansar kepada VIVA Jatim, Sabtu, 25 Mei 2024.
Menurut Satria pemerintah melalui Kemendikbud Ristek RI bersama masing-masing perguruan tinggi salah satunya Universitas Brawijaya tengah memainkan gimmick politik pingpong tanggungjawab.
Tuntutan kedua, mendesak Kemendikbud Ristek RI untuk melakukan audit kepada peraturan Rektor atau peraturan lainnya yang mengikat untuk kenaikan UKT dan iuran pembangunan institusi di setiap perguruan tinggi.
"Ketiga, mendesak Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan riset dan teknologi untuk mencabut beberapa pernyataan yang merendahkan Marwah perguruan tinggi," tegasnya.
