Bawaslu Trenggalek Ajak Insan Media Kawal Pemilu 2024

Jatim – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Trenggalek menggelar 'Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif peran dan partisipasi media massa dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2022 di Kabupaten Trenggalek'. Bawaslu mengajak insan media untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi di Trenggalek di Pemilu 2024 mendatang. 

"Harapan kami pasca kegiatan ini kita nihil akan pelanggaran Pemilu terkait insan pers. Baik dari cetak, elektronik maupun online," ungkap Ketua Bawaslu Trenggalek, Ahmad Rokhani di Hotel Hayam Wuruk, Kamis 1 Desember 2022.

Menurutnya, hasil dari evaluasi sebelumnya, ada beberapa hal yang dari insan media belum mengetahui terkait regulasi soal kepemiluan. Selain itu, Rokhani berharap insan media sebagaimana yang dideklarasikan, narasi jurnalis Pemilu 2024 bersama-sama mencerdaskan masyarakat Trenggalek.

Selanjutnya, dalam gelaran pesta demokrasi lima tahunan Pemilu 2024, Bawaslu mengajak bersama-sama mencegah politik uang, politik isu sara berita bohong, maupun ujaran kebencian dan berita-berita yang berpotensi menciptakan konflik khususnya konflik horizontal.

"Kita ketahui bersama ini nanti ibarat perang itu 2024 itu perang bebas. Sebab apa? Karena incumbent presiden tidak bisa maju periode selanjutnya. Berarti semua calon mempunyai hasrat yang sama untuk menang, belum lagi nanti November pemilihan Bupati bersama dengan pemilihan Gubernur," imbuhnya.

Atas dasar itu, Rokani mengajak seluruh stakeholder terkait, khususnya pada hari ini insan pers bersama-sama mengawal proses demokrasi di Trenggalek. Supaya hajat besar kali ini menjadi proses demokrasi yang berkualitas. Termasuk juga integritas dan damai hingga tataran bawah masyarakat.

"Mumpung ini masih lama, kita mengajak  teman-teman, pun Panwaslu Kecamatan yang hari ini hadir untuk bisa memahami apa yang telah disampaikan oleh pemateri," ujarnya.

Output yang diinginkan kerja di lapangan meniadi komitmen bersama dalam rangka pengawasan Pemilu 2024 sesuai dengan SOP. Pihaknya juga menggarisbawahi, semisal terkait ada ketidak benaran dan pelanggaran pemberitaan, Bawaslu tidak bisa melakukan penindakan.

"Bukan kita langsung yang melakukan penanganan. tetapi ada dewan pers terkait penyiaran itu ada KPI dan dewan pers," paparnya.

Meminimalisir Money Politik di Tingkat Bawah

Bawaslu Trenggalek juga menegaskan mempersempit praktik money politik. Sebab, politik uang ini memang menjadi fenomena yang tidak pernah ada habisnya dan tidak menafikan bahwa sulit untuk diberantas.

Kendati demikian, melalui semangat bersama untuk memperbaiki kualitas pemilu. Bawaslu Trenggalek akan meminimalisir politik uang dan ingin berikhtiar semaksimal mungkin.

Menurut pria alumnus Universitas Brawijaya Malang ini mengaku, pengalaman di 2020 silam, telah memetakan aktor-aktor politik uang di masing-masing TPS. Total ada 1.500 TPS Panwas Desa yang diminta untuk memetakkan wilayahnya masing-masing.

"Karena pengawas TPS ini dibentuk 23 hari sebelum pencoblosan, dan sampai 7 hari setelah pencoblosan kontraknya 1 bulan. Jadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, pengawas TPS itu meminta untuk mendata menginventarisir dimasing-masing TPS nya siapa saja aktor politik uang," imbuhnya.

Selain itu, pihaknya gencar melakukan sosialisasi baik melalui sosial media, papan reklame hingga sekolah pengawas partisipatif. Bukan saja tanggung jawab Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab bersama-sama sekuat tenaga pikiran untuk meminimalisir tindak money politik.

"Dulu pas malam pencoblosan hujan hujan ada informasi di Kecamatan Dongko ada politik uang, tetapi hoaks. Akhirnya kita ke Kecamatan Kampak, kita keliling. Itu sebagai ikhtiar kita bersama-sama, demi kebaikan di Trenggalek," tandasnya.