Mengadvokasi Kelompok Minoritas Tidak Hanya Sekali dalam Menyuarakan Ketidakadilan

Kediri, VIVA Jatim – Kelompok minoritas butuh perhatian untuk mengupayakan hak-hak yang harus diterima sama dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu alat untuk mengadvokasi adalah dengan melalui pemberitaan menyuarakan suara-suara pemenuhan hak yang sama.

Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Nani Afrida mengungkapkan dalam dunia jurnalis mempunyai tugas untuk menginformasikan secara langsung akan mengedukasi. Dalam mengawal isu sahabat disabilitas contohnya menyampaikan ke publik melalui proses. Proses itu tidak bisa sekali, harus berkali-kali sebagai pengetahuan. 

"Karena yang namanya kesadaran setelah pengetahuan. Ini ada pengetahuan akan naik tingkat yang namanya kesadaran kesadaran untuk peduli sesama. Supaya masuk ke dalam yang lebih empati juga melalui proses," terang Nani Afrida dalam desimenasi dan bedah buku 'Suara-suara Terabaikan' AJI Kediri, di Hall and Resto Bukit Bintang Kediri, Sabtu, 29 Juni 2024.

Nani begitu hafal. Lantaran, ia memiliki anak berkebutuhan mental mengalami demikian. Saat sedang kambuh akan menjadi pusat perhatian banyak orang di publik.

Perempuan yang pernah di Jakarta Post ini mengajak sahabat disabilitas untuk tidak berputus asa dalam menyuarakan ketidakadilan. Jurnalis hanya bisa mengadvokasi tulisan, jika sekali belum bisa, maka perlu dicoba berulang kali agar sampai kepada pembaca maupun ke pembuat kebijakan.

"Saya berharap jangan putus asa. Kalau ditulis sekali tiba-tiba kayaknya tidak ada pengaruhnya mungkin belum. Kita yang penting ibu-ibu (sahabat disabilitas) berteman baik dengan teman-teman AJI, bisa dikasih tahu dengan senang hati akan melakukan advokasi atau menulis," imbuhnya. 

Nani mengakui memang disabilitas mental lebih banyak yang mengalami kekerasan. Sehingga bagi jurnalis dalam melakukan peliputan harus mengecek terlebih dahulu narasumber dan lain-lain.

Pasalnya, sahabat disabilitas juga membutuhkan support system yang mendukung. Sehingga ia meminta saran masukan ke AJI jika pemilihan diksi maupun kata tidak cocok. Dengan begitu tidak ada yang merasa dirugikan dalam penulisan tersebut.

"Ketika dia menulis kata a, kata b pada kata mereka juga tidak paham, temen-temen tolong dibantu juga kalau bagian-bagian seperti itu," tandasnya. 

Senada, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri, Dr Zainul Arifin mengatakan dalam hukum terkenal De La Justicia atau Dewi Keadilan dengan logo perempuan yang ditutup matanya. Dari situ menggambarkan hukum sebenarnya harus objektif, tetapi kadang-kadang hukum itu dihilangkan kemanusiaan. 

Sehingga dari sisi keadilan menjadi mimpi bagi minoritas. Lalu, keadilan sebagai menjadi efektif karena keadilan berdasarkan siapa yang mengusung. Ia melihat memang begitu saya masuk belum ada fasilitas-fasilitas itu dan kemaren. Alhamdulillah perkembangannya cepat karena ada 

"Catatan saya begini untuk melakukan perubahan kebijakan itu harus ada organisasi. Penting organisasi yang mendesak supaya terjadi kebijakan, saya kemarin melihat seperti itu. Saya baca suratnya, organisasinya banyak disitu," terang Zainul Arifin. 

Dosen yang dahulu juga pernah menjadi wartawan ini mengulas bahwa kebijakan langsung bisa berubah artinya di dalam bidang apapun gerakan sipil butuh organisasi yang dia ini bisa memberi masukan agar kebijakan publik lebih maslahat.

Ia mencontohkan sendiri di kampusnya. Uniska sekarang sudah berubah dalam pemenuhan kebutuhan sahabat disabilitas. Selepas ada desakan dan masukan dari berbagai organisasi yang masuk ke kampus membuat rektor bergerak cepat. Zainul merasa bangga bisa melihat sahabat lulus dari kampus Uniska.

"Menurut saya itu menjadi contoh bagus nanti di Wisuda Wisuda yang selanjutnya dan itu fasilitas dipenuhi," tandasnya.