Banyak Banjir Akibat Luapan Sungai, DPRD Jatim Soroti Kinerja Bappeda
- viva.co.id
Jatim – Banyaknya bencana alam yang terjadi di Jawa Timur memang memiliki berbagai faktor. Selain faktor cuaca dan alam, ada faktor lain yang seharusnya mampu diminimalisir Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Faktor tersebut, tidak lain adalah lancarnya saluran air dari berbagai sungai yang ada. Selama ini, DPRD Jatim menilai volume air yang ditampung sungai seringkali tidak cukup yang mengakibatkan tanggul jebol dan sebagainya sehingga terjadi banjir.
Kondisi tersebut pun mendatangkan kritik yang diarahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim. Anggota DPRD Jatim Hidayat menilai Bappeda tidak serius menangani sungai yang ada.
Padahal beberapa bencana yang terjadi di Jatim banyak didominasi air. Seperti kasus Banjir Malang Selatan, Blitar Selatan, Tulungagung, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Trenggalek, Ngawi dan Pacitan. Lebih dari itu, akibat tidak baiknya saluran irigasi juga menyebabkan banyak sawah gagal panen dan jalan rusak karena banjir. Ini menunjukkan bahwa ada perencanaan pembangunan yang harus dievaluasi.
Untuk penganggaran, Bappeda dinilai masih belum menyentuh di ranah pemeliharaan dan pengelolaan yang seharusnya itu menjadi perioritas. Lebih lanjut, juga seharusnya ada koordinasi yang tepat dari Bapedda Jatim ke dinas yang ada di kabupaten/kota.
"Pemprov melalui Bappeda kurang melakukan koordinasi dengan Kota Kabupaten dan BBWS terkiat banjir dan longsor. Sehingga Bappeda tidak bisa melalukan penganggaran yang maksimal untuk pripritas bencana banjir yang sebenarnya bisa diantisipasi jauh hari dengan penganggaran yang sesuai," kata Hidayat, Rabu 14 Desember 2022.
Hal itu juga dikatakan Anggota komisi D lainnya, Satib. Ia katakan anggaran PU Pengairan masih tergolong kecil. Padahal banyak yang dibutuhkan untuk normalisasi sungai, agar tidak lagi menjadi momok datangnya bencana.
"Sumber daya air kapan hari menyodorkan anggaran Rp 1,5 triliun dengan harapan sungai kritis bisa dipelihara dengan baik. Tapi di 2023 hanya dapat Rp 300 miliar, lingkungan hidup Rp 44 miliar, dishub Rp 279 miliar tapi ini tidak langsung terkait banjir dan longsor," kata Satib.
Dinas PU Bina Marga Jatim memang mendapat anggaran cukup besar mencapai Rp 1,1 triliun. Karena berkaitan dengan usia jalan banyak yang sudah habis pada 2023.
Namun, Satib menilai, harusnya Dinas PU Sumber Daya Air Jatim juga mendapatkan prioritas anggaran yang sama. Mengingat pengelolaan sumber daya air tetap menjadi hal yang penting dalam penanganan longsor dan banjir.
"Ini tentu kita kritik Bappeda yang dalam implementasi di lapangan kurang ada sinergitas dan menempatkan prioritas bukan yang langsung terkait persoalan banjir dan longsor," katanya.
Bappeda sebagai otak perencanaan pembangunan lanjutnya harusnya melakukan koordinasi dengan Oraganiasai Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga pemerintah lainnya dalam rangka melaksanakan antisipasi bencana.
"Jangan hanya koordinasi dalam penanganan bencananya saja, tapi yg paling penting adalah antisipasinya. Kita tahu kalau musim hujan sering terjadi banjir. Ini harus kita lihat secara menyeluruh penyebabnya, seperti apa kondisi lingkungan yg terjadi di hulu?," pungkasnya.
