Prestasi Pemprov Jatim Tekan Angka Kemiskinan Berbuah Insentif Fiskal Rp6,2 M

Surabaya, VIVA Jatim – Pemprov Jatim menerima insentif fiskal sebesar Rp6,2 miliar dari Kementerian Keuangan pada September 2024 lalu. Apresiasi dari pemerintah pusat itu diberikan sebagai ganjaran atas keberhasilan Pemprov Jatim menekan angka kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.

Mengacu pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2024, kemiskinan ekstrem di Jatim telah menurun drastis dari 4,40 persen pada tahun 2020 menjadi 0,66 persen pada 2024. Artinya, sekitar 1,5 juta jiwa berhasil keluar dari kemiskinan ekstrem selama kurun waktu empat tahun tersebut.

Kepala Badan Perencaan Pembangunan Daerah Provinsi Jatim Mohammad Yasin mengatakan, selain signifikan mengurangi angka kemiskinan ekstrem, ada beberapa prestasi menonjol Provinsi Jatim yang sangat fundamental dalam mengurangi angka kemiskinan selama 5 tahun terakhir sehingga diganjar insentif fiskal senilai Rp6,2 miliar.

Pertama, jelas Yasin, yakni penurunan angka kemiskinan Jatim sejak 2020 hingga 2024 sebesar 1,30 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding penurunan angka kemiskinan nasional di periode yang sama yakni 0,75 persen.

"Pada 2020, Jatim berada di peringkat 14 provinsi dengan jumlah angka kemiskinan tertinggi, sedangkan pada 2024 berada di peringkat 20. Menyalip 6 provinsi lainnya," kata Yasin, Jumat, 25 Oktober 2024.

Kedua, lanjut dia, Provinsi Jatim berhasil menekan disparitas penduduk miskin pedesaan dan perkotaan selama 4 tahun terakhir. Disparitas antara wilayah pedesaan dan perkotaan cenderung semakin mengecil.

Pada Maret 2020 disparitas kedua wilayah tersebut 6,88 persen. Bandingkan dengan September di tahun yang sama turun menjadi 6,79 persen. Pada Maret 2021 terus turun menjadi 6,67 perseb, dan September di tahun yang sama turun signifikan menjadi 5,8 persen.

Sedangkan pada Maret 2022 tercatat 5,98 perseb, September di tahun yang sama 6,12 persen, Maret 2023 tercatat 6, 48 persen, sedangkan Maret 2024 turun signifikan menjadi 6,18 persen.

Pada Maret 2024 BPS juga mencatat sejarah bahwa Jatim berhasil menekan kemiskinan menjadi 1 digit, yakni 9,79 persen.

Selama 4 tahun angka kemiskinan di Jatim juga turun progresif. Pada 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023. Dan Maret 2024 turun signifikan menjadi 9,79 persen.

Selain itu, papar Yasin, Jatim juga berkontribusi menurunkan angka kemiskinan tertinggi secara nasional pada Maret 2024 dengan total penduduk yang dientas sebanyak 206.120 jiwa. Provinsi lain masih berhasil mengentas penduduk miskin di angka 2 digit

"Ini menjadi penurunan tertinggi nasional karena berkontribusi 30,34 persen terhadap penurunan kemiskinan nasional dari yang berhasil dientas secara nasional sebanyak 679.350," jelas Yasin.

Penurunan angka kemiskinan di Jatim diupayakan melalui program Jatim Satya (Sejahtera dan Mulia) dengan berbagai instrumen program di dalamnya yang bekerja secara sistematis, integratif, dan pentahelix Secara garis besar, ada 3 strategi yang digunakan.

Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin. Program yang dijalankan seperti PKH Plus, asistensi sosial penyandang disabilitas (ASDP), pembiayaan kesehatan untuk masyarakat miskin (Biakesmaskin), dan lainnya.

Kedua, meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui berbagai program diantaranya, Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, hingga Mandiri dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), dan lainnya.

Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan berupa rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya dan Lantamal V, kemudian jambanisasi hingga program elektrifikasi.