Ahmad Muzani Sebut MPR Kena Dampak Efisiensi Anggaran Arahan Prabowo

Ketua MPR RI, Ahmad Muzani
Sumber :
  • Viva

Jakarta, VIVA JatimPresiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan kepada seluruh kabinet pemerintahannya untuk menghemat anggaran.  Salah satu yang terkena efisiensi anggaran adalah lembaga MPR RI. Hal ini disampaikan oleh Ketua MPR RI, Ahmad Muzani.

Petrokimia Gresik Terpilih sebagai Industri Percontohan dalam Penggunaan Teknologi CCU

Ahmad Muzani mengatakan salah satu anggaran yang diefisiensi yaitu terkait perjalanan dinas. Muzani mendapat informasi pemangkasan anggaran MPR dari Badan Anggaran (Banggar). 

"Kena, MPR kena (efisiensi anggaran). Ada perjalanan, ada, ya pokoknya beberapa perjalanan (dinas) kena. Tadi saya dilapori sebelum ke sini oleh teman-teman banggar MPR," ujar Muzani kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin, 3 Februari 2025.

Presiden Prabowo Tetapkan 10 Hari Cuti Bersama ASN Tahun 2025

Kendati begitu, Muzani tidak mengetahui berapa rincian anggaran MPR RI yang terkena pemangkasan. "Ya tanya Sekjen nanti ya. Tapi jumlahnya berapa, lagi dihitung (anggaran yang dipangkas)," kata dia.

Muzani mengaku mendukung arahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemangkasan anggaran di Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pemda). Ia menyebut beberapa anggaran di MPR RI harus diefisiensi sehingga anggaran lain menjadi lebih produktif. 

Presiden Prabowo bakal Satukan Visi lewat Retreat Kepala Daerah Terpilih

"Ya efesiensi untuk anggaran-anggaran yang tidak produktif mungkin harus dilakukan. Karena di sisi lain ada beberapa program yang memerlukan konsentrasi anggaran. Sehingga, harus diambil dari beberapa anggaran-anggaran lain yang produktifitasnya mungkin bisa ditinjau kembali," kata Muzani. 

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memangkas anggaran yang tidak perlu di APBN dan APBD 2025, sehingga negara bisa hemat Rp306,69 triliun. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berisi tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Halaman Selanjutnya
img_title