Jokowi Minta Bawaslu Tak Hanya Mengawasi, Tapi Juga Mencegah
- Anwar Sadat/Viva Politik
Agar bisa melakukan pengawasan, Jokowi memberikan saran agar Bawaslu terlebih dahulu memetakkan segala potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran pemilu 2024.
“Harus dipetakkan. Pusat memetakkan, provinsi memetakkan, kabupaten/kota memetakkan, di kecamatan memetakan. Semuanya akan lebih memudahkan. Perhatikan satu per satu setiap kemungkinan, jangan sampai ada yang lewat,” terang Jokowi.
Melalui perencanaan yang matang, tentu Bawaslu akan memiliki langkah antisipatif sebelum segala sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kerja-kerja Bawaslu yang ditekankan Jokowi juga harus dimulai jauh sebelum terjadinya masalah, yakni dengan pencegahan.
“Lakukan perencanaan yang matang, siapkan langkah pencegahan, siapkan langkah-langkah mitigasi, siapkan langkah-langkah antisipasi. Jangan sampai ada kejadian kita baru pontang-panting,” pintanya.
Salah satu potensi pelanggaran pemilu yang kerap memicu perpecahan adalah adanya politik identitas. Dimana para pemilik kepentingan mempolitisasi agama, dengan menggunakan politik SARA dan hoaks. Untuk itu Presiden Jokowi mengingatkan agar Bawaslu lebih hati-hati mengenai hal tersebut.
“Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik SARA, jangan berikan ruang apapun kepada ini, ini sangat berbahaya sekali. Ini bisa menjadi peluang pihak lain untuk memcah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai sebuah bangsa,” bebernya.
Jokowi meyakini, dengan melibatkan partisipasi masyarakat akan memudahkan tugas Bawaslu mencegah terjadinya politisasi agama tersebut. Masyarakat, lanjut Jokowi, perlu dibekali pendidikan politik dan literasi politil. Kemudian mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga pemilu yang berintegritas dan berkualitas.
