Hanif Dhakiri Minta Pemerintah Siapkan Roadmap Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Jakarta, VIVA Jatim-Wakil Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) M Hanif Dhakiri mendukung pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditargetkan pemerintah. Karenanya Ia meminta pemerintah menyiapkan roadmapnya. Hal tersebut disampaikan Khanif saat hadir dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 13 November 2024.

Ini merupakan rapat perdana Komisi XI DPR RI dengan Kementerian Keuangan setelah terbentuknya Kabinet Merah Putih.

Rapat dihadiri oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani bersama tiga Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, Thomas M. Djiwandono dan Anggito Abimanyu beserta jajaran. Rapat kerja bersama mitra kerja ini membahas kinerja keuangan pada triwulan III 2024.

Hanif mengapresiasi kinerja Sri Mulyani dan jajaran atas pencapaiannya dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah situasi dunia yang penuh ketidakpastian. Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkinan Bangsa (PKB) ini mengatakan kinerja keuangan triwulan III tahun 2024 cukup positif, kendati masih banyak pekerjaan rumah.

“Saya apresiasi kinerja kementerian keuangan yang cukup positif, baik dari sisi penerimaan, belanja, maupun pembiayaan. Dunia sedang tidak baik-baik saja, tapi ekonomi Indonesia cukup tangguh," ujar Hanif dalam keterangan persnya.

Kendati demikian, Hanif mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tahun ini tetap sesuai target sebesar 5.2 persen. Sementara dalam realisasi hingga triwulan ketiga baru mencapai 4.95 persen. Pencapaian itu penting untuk modal dasar menggenjot pertumbuhan ekonomi 8 persen sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Lebih lanjut, Hanif meminta Sri Mulyani untuk mempersiapkan roadmap menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen hingga 5 tahun ke depan. Sebab, katanya, angka pertumbuhan 8 persen itu cukup ambisius, walaupun bukan tidak mungkin untuk dicapai. Yang pasti, tantangan ke depan tidak mudah, sehingga membutuhkan keyakinan dan keseriusan.

“Angka pertumbuhan 8 persen itu cukup ambisius. Saya optimis bisa dicapai, tapi pemerintah perlu bekerja dengan keyakinan dan keseriusan yang lebih, karena tantangannya tidak mudah", katanya.

Hanif menjelaskan, histori pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir berada pada kisaran 5 persen. Sehingga perlu terobosan baru untuk bisa mencapai 8 persen.

Pemerintah perlu terobosan strategis guna menggenjot pertumbuhan. Misalnya, sektor-sektor mana yang akan diprioritaskan untuk berkontribusi lebih pada pertumbuhan.

Hanif juga menyoroti masalah rasio pajak yang dicanangkan sebesar 23 persen, sementara baseline-nya ada pada kisaran 10,5 persen. Hanif mewanti-wanti untuk hati-hati akan hal ini dan perlunya pemerintah mencari cara yang kreatif, produktif dan terukur dalam upaya meningkatkan penerimaan negara.

Sementara itu, Sri Mulyani mengatakan, kedatangannya pada hari ini ke DPR dalam rangka memenuhi undangan Komisi XI untuk membahas kinerja keuangan pada triwulan III 2024.

"Sebetulnya belum pernah dalam perjalanan sebagai Menkeu untuk membahas kinerja triwulan III. Tapi ini adalah agenda khusus untuk kami, untuk berkenalan, sekaligus sebagai pengantar di awal periode Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka," kata Sri Mulyani.

Untuk diketahui, rapat kerja diakhiri dengan pembacaan kesimpulan, yang diantaranya akan menyiapkan roadmap pertumbuhan ekonomi 8 persen dan rasio pajak hingga 23 persen, serta memperkuat kebijakan untuk melaksanakan Anggaran Pendidikan 20 persen dalam Belanja Negara, sesuai dengan amant UUD 1945.