DPRD Jatim Soroti 4 BUMD yang tidak Sehat: Evaluasi Serius atau Bubarkan!

Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri
Sumber :
  • A Toriq A/Viva Jatim

Surabaya, VIVA Jatim – Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur Multazamudz Dzikri mencatat minimal ada empat dari sepuluh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jatim yang kinerjanya tidak sehat selama periode 2024.

Wadah Makan Bergizi Gratis di Surabaya Pakai Kotak Plastik, Wali Kota Eri: Masih Uji Coba

Politisi PKB ini mengatakan, PT. Jatim Ghra Utama menjadi salah satu sorotannya sebagai BUMD kurang sehat tahun 2024. Devidennya jauh dari ekspektasi dengan penurunan yang hampir 60%.

"Deviden tahun 2024 turun hampil 60% dari Rp 2,4 milyar ditahun 2023, ke Rp 1 milyar ditahun 2024," kata Multazam saat dikonfirmasi, Senin 13 Januari 2024.

Makan Bergizi Gratis di Surabaya Mulai Hari Ini, Sasar 10 Sekolah

Di urutan ke dua, lanjut Multazam, ada PT. Panca Wira Usaha Jatim yang juga mengalami penurunan deviden pada tahun 2024. Hal ini dinilainya sangat ironis, mengingat PT PWU memiliki banyak anak perusahaan.

"PT PWU hanya bisa memberikan deviden 1 M dari sekian banyak usaha yang dijalankan," lanjutnya. 

Lapangan Mini Soccer Pertama di Gresik, Gunakan Rumput Sintetis Standar FIFA

Menurutnya, kedua BUMD ini sangat tidak sehat dan masih terbebani anak perusahaan yang tidak kalah kurang sehatnya. Ia pun menilai jika seperti demikian, maka sangat penting untuk dilakukan evaluasi.

"Harus ada evaluasi serius atau sekalian dibubarkan anak perusahaan yang hanya menjadi beban," ujarnya.

Dua BUMD lain yang juga menjadi atensinya yakni PT Air Bersih dan PT Askrida. Untuk PT Air Bersih kata Multazam faktanya begitu konyol bagi sekelas BUMD Pemprov Jatim. Deviden PT Air Bersih masih jauh dari target yang dipatokkan, dan deviden setiap tahunnya mengalami penurunan.

"Saya heran, kok ada jualan air tidak bisa meraup keuntungan yang besar. Jajaran direksi perlu dievaluasi, kalau perlu diganti atau dipihak ketigakan pengelolaannya agar bisa dikelola lebih serius," kata dia.

PT Askrida, masih kata dia, tidak kalah buruknya dari ketika BUMD lainnya. Perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha asuransi ini dinilai tidak memberikan manfaat yang signifikan.

"Perlu dievaluasi, kalau tidak ada manfaat dan tidak bisa memberikan deviden ada baiknya dibubarkan. Sifatnya wujuduhu ka adamihi PT. Askrida ini," tuturnya.

"Ini hanya menjadi beban pemprov, ada baiknya dikaji ulang keberadaannya atau sekalian ditutup," lanjutnya.

Namun demikian, tidak semuanya BUMD Pemprov Jatim mendapat nilai buruk, kendati harus tetap ditingkatkan kinerjanya. BUMD yang tercatat memberikan deviden terbaik masih dipegang Bank Jatim dengan angka 417,5 M, kemudian disusul dengan PT Petrogas di angka deviden 22,5 M.

"Kedua BUMD ini tergolong sehat meski harus terus ditingkatkan devidennya karena Pemerintah Provinsi Jatim terus memberikan suntikan modal setiap tahun," katanya.

"PT SIER juga memberikan performa terbaiknya, deviden tahun 2024 mencapai 16,5 M, naik 30% dari target. Senada dengan PT SIER, deviden PT Jamkrida tahun 2024 mencapai 2 M, naik 40% dari target," jelasnya.

Di awal tahun 2025 ini, pihaknya berharap, Pemprov Jatim dapat mengevaluasi kinerja dari BUMD guna memberikan deviden yang maksimal dan dapat berpengaruh untuk pembangunan Jatim ke depan.

"Seharusnya evaluasi sudah selesai, 2025 harus lebih baik," pungkasnya.