Pakar Sebut Pihak yang Melawan Kebijakan Efisiensi Anggaran Adalah Pejabat Korup
- Tangkapan layar TVNU
Surabaya, VIVA Jatim – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto menerapkan kebijakan efisiensi anggaran di kepemerintahan pusat hingga daerah. Langkah ini pun menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.
Kebijakan efisiensi anggaran ini sebagai upaya Presiden Prabowo untuk menekan penggunaan anggaran pada kegiatan yang tidak begitu penting. Seperti studi banding, kajian, dan sebagainya.
Meski begitu, ada banyak pihak yang menurut pengakuan Presiden Prabowo masih melawan. Tidak terima dengan kebijakan tersebut hingga ramai bersuara di media sosial.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menganalisa ramainya isu efisiensi APBN terjadi karena Aparatur Sipil Negara (ASN) nakal yang bersuara soal efiensi anggaran dipangkas.
Dia mengatakan demikian karena selama ini ada ASN-ASN nakal yang kerap melakukan pemborosan memakai uang APBN untuk kegiatan tidak penting.
“Yang bikin rame juga itu, ASN-ASN yang selama ini foya-foya, menikmati dengan anggaran yang besar. Nah, ini yang kemudian marah-marah itu tiap hari di Medsos itu. Nah, itu karena dia sendiri,” kata Trubus, dikutip dari VIVA, Rabu, 12 Februari 2025.
Trubus menilai sebagai kepala negara Prabowo layak menyampaikan ke publik bahwa ada pihak yang melawan kebijakan efisiensi anggaran. Bagi dia, omongan Prabowo itu tepat ditujukan kepada ASN atau pejabat negara yang kerap menyalahgunakan APBN.
“Itu untuk mereka yang ASN-ASN yang suka korup, pejabat yang suka korup. Itu kan banyak tuh ya menikmati tadi, menikmati dari (pajak)," lanjut Trubus.
"Anda sama saya nggak menikmati apa-apa. Bayar-bayar doang. Kalau ASN enak. Dia bayar pajak, dia bayar restribusi tapi dia dapat gaji dari APBN,” ujarnya.
Dia mendukung langkah efisiensi Prabowo yang melarang untuk jalan hingga studi banding tak penting.
“Jadi nggak boleh APBN itu digunakan untuk jalan-jalan. Studi banding, terus kajian-kajian, FGD-FGD. Itu maksudnya,” kata Trubus.
Kemudian, Trubus menuturkan pihak yang menantang kebijakan Prabowo tak memahami manajemen pemerintahan, termasuk manajemen keuangan.
“Karena jabatan di Indonesia itu, di kita ini kan menyogok masalahnya. Jadi, dia itu, ketakutan hilang jabatannya," ujar Trubus.
